Langkah lain yang dilakukan, yakni masih adanya alokasi wajib sebesar 20 persen dan 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga telah menerapkan penganggaran responsif berbasis gender, penganggaran inklusif untuk disabilitas, serta pendanaan belanja pemerintah yang ramah lingkungan.
"Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Menkeu Sri Mulyani.
Acara Dialog Bersama Negara Mitra G7 merupakan salah satu rangkaian agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G7, yang membahas upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Menkeu Sri Mulyani menjadi salah satu penanggap hasil penelitian Ekonom sekaligus Profesor di Universitas Columbia, Amerika Serikat Joseph Stiglitz yang mengemukakan mengenai ukuran kesejahteraan tidak hanya diukur dari dimensi pendapatan konvensional (ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan lainnya). Tetapi, juga dari dimensi non pendapatan seperti lingkungan, kesehatan, kesehatan mental, pendidikan, modal sosial, dan sebagainya.
Pilihan Editor: BSI Sebut Telah Melayani Pelunasan Biaya Haji 4.303 Calon Jemaah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
