Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Diminta Segera Sahkan RUU PPRT Menjadi Undang-undang

image-gnews
Puluhan PRT melakukan Aksi Tenda Perempuan di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023. Sampai saat ini para Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menunggu untuk bertemu Ketua Umum DPR RI, Puan Maharani untuk mengesahkan RUU PPRT. Aksi Tenda Perempuan dilakukan selama 5 hari Jelang Rapat Paripurna DPR RI. TEMPO/Subekti.
Puluhan PRT melakukan Aksi Tenda Perempuan di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023. Sampai saat ini para Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menunggu untuk bertemu Ketua Umum DPR RI, Puan Maharani untuk mengesahkan RUU PPRT. Aksi Tenda Perempuan dilakukan selama 5 hari Jelang Rapat Paripurna DPR RI. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan Mahardika menggelar aksi demonstrasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day (1 Mei) sekaligus 30 tahun kematian Marsinah. Salah satu tuntututannya adalah agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU.

Ketua Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi meminta pemerintah dan DPR serius dalam penyelesaian RUU PPRT menjadi UU. “Kami akan terus mengawal proses pembahasan RUU PPRT apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik,” ujar dia di sela-sela aksi di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Ahad, 7 Mei 2023.

Mutiara mengatakan perkembangan dari RUU PPRT cukup baik karena menjadi prioritas DPR, dan Surat Presiden (Surpres) telah terbit. Namun, dia berujar, RUU PPRT harus terus dikawal hingga sidang pembahasan terlaksana.

“Kita tahu bahwa masa reses DPR sudah habis, ini sudah akan masuk masa sidang, minggu depan kalau tidak salah tanggal 16 Mei,” tutur dia.

Ditambah lagi, kata Mutiara, belum ada penyerahan Daftar Investarisasi Masalah atau DIM dari pemerintah kepada DPR. Sehingga, dia menambahkan, perlu pengawasan, sampai sidang pembahasan RUU PPRT benar-benar terlaksana. “Jadi itu yang sedang kita kawal sekarang,” kata Mutiara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Mutiara menuturkan, penyelesaian RUU PPRT perlu ditagih termasuk penyerahan DIM kepada DPR. Karena, menurut dia, tenggat waktunya sudah mepet. “Saat ini kita sudah masuk ke situasi pemilu, pencapresan, segala macam yang fokus elit politik bisa berubah. Jadi jangan sampai keburu hal-hal yang lain, kemudian RUU PPRT jadi terbengkalai lagi,” ucap dia.

Selain sahkan RUU PPRT, Perempuan Mahardika juga membawa beberapa tuntutan lain. Yakni stop sistem no work no pay, cabut UU Cipta Kerja, cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja, serta usut tuntas kasus Marsinah.

“Berikan jaminan kebebasan berserikat, berikan perindungan bagi perempuan pembela HAM, stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja,” ujar Mutiara.

Pilihan editor: Partai Buruh Gelar Demo di DPR Hari Ini, Tuntut RUU PPRT Disahkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga

20 hari lalu

Seorang wanita mengibarkan bendera saat orang-orang merayakan Hari Nasional tahunan ke-90 Arab Saudi, di tengah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Riyadh, Arab Saudi 23 September 2020. REUTERS/Ahmed Yosri
Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga

Arab Saudi membuat aturan baru untuk pekerja rumah tangga yang akan melindungi hak pekerja maupun majikan.


Mandek 19 Tahun, Serikat Buruh Migran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT

21 hari lalu

Sejumlah aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar DPR RI dan Pemerintah membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Mandek 19 Tahun, Serikat Buruh Migran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT

Pemerintah sudah sempat menyerahkan RUU Perlindungan PRT pada 2023 lalu kepada DPR.


Mendagri Tito Karnavian Harap RUU DKJ Disahkan sebelum DPR Reses

43 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Karnavian Harap RUU DKJ Disahkan sebelum DPR Reses

Mendagri Tito Karnavian berharap pembahasan RUU DKJ bisa selesai sebelum masa reses DPR pada 4 April 2024.


Anggota DPR Ungkap Alasan RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan

45 hari lalu

Sejumlah aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar DPR RI dan Pemerintah membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Ungkap Alasan RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan

Hingga saat ini tidak terlalu banyak pihak yang menganggap RUU PPRT penting untuk segera disahkan.


Sejumlah LBH Perempuan dan Pekerja Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

45 hari lalu

Aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka berencana melakukan aksi mogok makan setiap hari ,dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah LBH Perempuan dan Pekerja Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Pengesahan RUU PPRT sangat penting bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan payung hukum.


Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

48 hari lalu

Aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka berencana melakukan aksi mogok makan setiap hari ,dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

Dua dekade RUU Perindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak tidak disahkan. Ini penjelasan mengenai RUU PPRT.


Proses Naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Terhalang Masa Reses DPR

7 Februari 2024

Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Arya Sinulingga memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara PSSI Pers di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Proses Naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Terhalang Masa Reses DPR

Kelanjutan proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye masih menunggu masa reses DPR yang berlangsung hingga Maret 2024.


Mahfud Md Janji Akan Prioritaskan Pengesahan RUU PPRT jika Menang Pilpres 2024

24 Januari 2024

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Mahfud Md Janji Akan Prioritaskan Pengesahan RUU PPRT jika Menang Pilpres 2024

Mahfud Md., berjanji akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT jika menang Pilpres 2024.


Mahasiswi Tangisi Nasib RUU Perlindungan PRT, Anies Berikan Janjinya Ini

20 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan paparan saat Desak Anies bersama tenaga kesehatan di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Acara Desak Anies itu untuk memberikan ruang kepada tenaga kesehatan menyampaikan aspirasi terkait permasalahan di lingkup tenaga kesehatan seperti perbaikan teknis sistem pengobatan dengan BPJS, masih minimnya rumah sakit tipe A di beberapa kota, serta peningkatan SDM, perbaikan gaji dan status honorer bagi tenaga kesehatan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahasiswi Tangisi Nasib RUU Perlindungan PRT, Anies Berikan Janjinya Ini

Tangis Adinda Yovita Widiasti pecah saat bertemu capres nomor urut 1, Anies Baswedan, di Half Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis 18 Januari 2024.


Mengejar Mbak Puan, Sebuah Film Sejarah Pergulatan RUU PPRT Hadir di 10 Kota di Indonesia

13 Oktober 2023

Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar nonton bareng film Mengejar Mbak Puan di pelataran depan Gedung DPR RI pada Kamis, 12 Oktober 2023. Acara ini merupakan upaya PRT  untuk tuntutan pengesahan RUU  PPRT kepada DPR RI. Tempo/ Adil Al Hasan
Mengejar Mbak Puan, Sebuah Film Sejarah Pergulatan RUU PPRT Hadir di 10 Kota di Indonesia

Mengejar Mbak Puan, sebuah film karya Ani Ema Susanti dan Luviana, menceritakan tentang pergulatan hidup para PRT dalam memperjuangkan nasib.