Pengamat: dapat timbulkan salah persepsi
Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil alih perbaikan jalan di daerah tidak tepat. Dia mengatakan langkah tersebut bisa menimbulkan salah persepsi bahwa jalan rusak adalah urusan pemerintah pusat saja.
Padahal, jalan terbagi menjadi beberapa jenis yang setiap jenis memiliki penyelenggara dan penanggung jawab masing-masing. Mulai dari jalan nasional yang di bawah Kementerian PUPR, jalan provinsi di bawah pemerintah provinsi, jalan kota atau kabupaten berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, hingga jalan desa di tangan pemerintah desa.
"Masing-masing sudah ada anggaran sesuai dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk desa juga ada dana desa," ujar Trubus ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 6 Mei 2023.
Jika sekarang tiba-tiba Jokowi menarik urusan perbaikan jalan daerah ke pusat, maka seluruh mekanisme pembagian wewenang tersebut terancam berantakan.
Trubus menilai kebijakan Jokowi itu bisa menimbulkan banyak masalah. Antara lain, memunculkan potensi pemerintah daerah tidak lagi membuat anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan. "Jalan jadi urusan pemerintah pusat, keenakan daerah," ujarnya.
Trubus juga menyoroti kecenderungan pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran lebih banyak untuk birokrasi, seperti belanja pegawai, alih-alih untuk infrastruktur.
Karenanya, dia khawatir kebijakan Jokowi akan melanggengkan kultur tersebut. Permasalahan infrastruktur jalan yang mestinya jadi prioritas, lanjut Trubus, bisa jadi malah tidak masuk dalam anggaran.
"Pak Jokowi bakal meninggalkan legacy tidak baik, meski jangka pendek memang bagus karena jalan rusak ditangani dan selesai. Tapi akan buruk di dampak jangka panjangnya," kata Trubus.
RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO
Pilihan Editor: Jokowi Tak Undang NasDem ke Istana, JK: Mestinya Contoh Megawati dan SBY
