Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh Lakukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

image-gnews
Partai Buruh dan sejumlah Organisasi Perempuan menggelar aksi di Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Maret 2022. Masa aksi memiliki 8 tuntutan dalam aksi tersebut, Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Cabut Permenaker no.2 tahun 2022, segera menyesahkan RUU TPKS dan RUU PPRT, Menghimbau pemerimtah melakjkan kontrol harga sembako, mewujudkan reforma agraria, Ratifikasi Kilk 190, dan Ruang politik setara bagi perempuan. TEMPO/ Cristian Hansen
Partai Buruh dan sejumlah Organisasi Perempuan menggelar aksi di Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Maret 2022. Masa aksi memiliki 8 tuntutan dalam aksi tersebut, Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Cabut Permenaker no.2 tahun 2022, segera menyesahkan RUU TPKS dan RUU PPRT, Menghimbau pemerimtah melakjkan kontrol harga sembako, mewujudkan reforma agraria, Ratifikasi Kilk 190, dan Ruang politik setara bagi perempuan. TEMPO/ Cristian Hansen
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat buruh telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis, 4 Mei 2023. Dia menjelaskan, judical review itu diajukan atas nama Partai Buruh. 

"Di dalamnya ada 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi pekerja tingkat nasional, 1 serikat petani Indonesia, dan kelas pekerja lainnya," kata Said Iqbal dalam konferensi pers itu.

Dia menjelaskan, judicial review UU Cipta Kerja itu telah diserahkan secara online pada Senin, 1 Mei 2023. Sedangkan berkas fisiknya sudah diserahkan ke MK pada Rabu, 3 Mei 2023.

Said Iqbal menjelaskan, judicial review itu dimulai dari segi formil untuk menguji prosedur pembentukan undang-undang. Dalam uji formil ini, kata dia, Partai Buruh akan menindaklanjuti sekitar akhir Mei 2023.

"Jadi uji formil disidang, begitu mau mendekati selesai, kami perkirakan akhir Mei 2023, kami akan masukkan uji materiilnya," ungkap Said Iqbal.

Uji materiil tersebut berisi 9 poin, yaitu upah minimum murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, pesangon rendah, mudah PHK, pengaturan cuti, pengaturan jam kerja, tenaga kerja asing khususnya buruh kasar, dan beberapa saksi pidana yang dihapus dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada pula tuntutan terkait isu-isu petani, yaitu menolak bank tanah yang menguntungkan korporasi. Selain itu, mengembalikan perlindungan petani.

"Dimana kalau musim panen raya nggak boleh melakukan impor. Itu sudah dihapus di Omnibus Law, termasuk denda dan pidana kurungan," tuturnya.

Selain melakukan judicial review, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh juga melakukan aksi demonstrasi. Salah satu yang sudah terlaksana adalah aksi 50 ribu buruh di Jakarta saat May Day kemarin.

Dalam satu atau dua minggu ke depan, Said Iqbal menuturkan pihaknya akan melakukan aksi bergiliran di setiap provinsi. Aksi tersebut akan diikuti ribuan hingga buruh di masing-masing daerah.

Pilihan Editor5 Dalil Partai Buruh dalam Uji Formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inggris Kembali Lanjutkan Pendanaan UNRWA

11 jam lalu

Anak laki-laki Palestina melihat keluar dari ruang kelas sekolah UNRWA, setelah serangan udara terhadap rumah tetangga sekolah di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 21 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Inggris Kembali Lanjutkan Pendanaan UNRWA

Pemerintahan Partai Buruh Inggris mengatakan UNRWA 'sangat penting' dalam bantuan kemanusiaan di Gaza, dan berkomitmen untuk menyediakan $27 juta.


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

4 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan


Adik Almas Tsaqibbirru Gugat Batas Usia UU Pilkada, Cegah Kaesang Jadi Cagub

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Adik Almas Tsaqibbirru Gugat Batas Usia UU Pilkada, Cegah Kaesang Jadi Cagub

Putra Boyamin Saiman dan adik dari Almas Tsaqibbirru, Arkaan Wahyu, mengajukan judicial review UU Pilkada. Ingin Kaesang tak jadi cagub dulu


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

5 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Semua Berubah di Downing Street 10 Inggris, Kecuali Si Kucing Larry

7 hari lalu

Kucing bernama Larry terlihat di Downing Street, mengikuti hasil pemilihan umum, di London, Inggris, 5 Juli 2024. REUTERS/Hannah McKay
Semua Berubah di Downing Street 10 Inggris, Kecuali Si Kucing Larry

Pasca kemenangan Partai Buruh, di Downing Street 10, London, Inggris berubah, kecuali si kucing Larry.


5 Fakta Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Pengganti Rishi Sunak

10 hari lalu

Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, berbicara selama Pertanyaan Perdana Menteri, di House of Commons di London, Inggris 15 November 2023. Parlemen Inggris/Maria Unger/Handout via REUTERS
5 Fakta Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Pengganti Rishi Sunak

4 Juli lalu Keir Starmer memenangkan posisi perdana menteri baru di Inggris. Kemenangan ini berharga karena sejak 2005, partai buruh adalah pihak oposisi. Berikut fakta unik, Keir Starmer


Serba-serbi Sam Carling, Anggota Parlemen Inggris Termuda

11 hari lalu

Sam Carling. Istimewa
Serba-serbi Sam Carling, Anggota Parlemen Inggris Termuda

Sam Carling, kader Partai Buruh terpilih sebagai anggota parlemen untuk North West Cambridgeshire, usianya 22 tahun


Profil Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris Pengganti Rishi Sunak

12 hari lalu

Perdana Menteri Inggris yang baru terpilih, Keir Starmer menyapa para pendukung Partai Buruh di Jalan Downing Nomor 10, London, Inggris, 5 Juli 2024. Keir Starmer yang merupakan Pemimpin Partai Buruh akhirnya terpilih menjadi perdana menteri Inggris. REUTERS/Toby Melville
Profil Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris Pengganti Rishi Sunak

Keir Starmer ditunjuk menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru menggantikan Rishi Sunak. Siapakah dia?


2 Sisi Wacana Bolehkan Dokter Asing Buka Praktik di Indonesia

13 hari lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
2 Sisi Wacana Bolehkan Dokter Asing Buka Praktik di Indonesia

Pemerintah Indonesia berencana membuka pintu bagi dokter asing untuk praktik di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.