TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah akan kembali mengupayakan impor KRL bekas dari Jepang. Ia berujar impor KRL bekas masih diperlukan, mengingat tahun ini sudah terjadi penumpukan penumpang yang sangat tinggi pada jam sibuk atau peak hour.
"Kami lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kami izin ada impor darurat saja," tuturnya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 April 2023.
Seperti diketahui impor KRL bekas dari Jepang terhambat lantaran hasil audit BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas. Namun Kartika mengungkapkan pertemuan lanjutan pekan depan akan kembali membahas opsi impor bersama Kementerian terkait.
Perundingan untuk mendorong impor KRL bekas akan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Ia memperkirakan pemerintah mengimpor KRL bekas sebanyak 10 sampai 12 trainset untuk memenuhi kebutuhan 2023. Sebab, ia mencatat tahun ini terjadi penumpukan penumpang yang sangat tinggi pada pukul 6-8 pagi dan 5-6 sore itu tinggi sekali.
Kementerian BUMN mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan PT Industri Kereta Api (INKA). Kartika memastikan impor ini hanya akan dilakukan sementara, sebab diperkirakan RI sudah bisa membeli KRL baru dari PT INKA pada 2025.
Artinya, impor hanya akan dilakukan pada 2023. Nantinya pada 2024, akan dilakukan retrofit atau penambahan teknologi maupun fitur baru pada KRL lama. Menurutnya, retrofit membutuhkan waktu selama 12 bulan. Lalu pada 2025 akan ada KRL baru dari PT INKA.
"2025 Insya Allah INKA sudah bisa produksi. Kami lagi upayakan ada partner dan kami sudah mulai ajukan untuk PMN investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," tuturnya.
Lebih jauh, Kartika menggaris bawah sumber KRL untuk 2023 akan tetap sama dan mendapatkan pendanaan melalui PT KCI. Ia menilai selama ini kendala impor hanya persoalan izin saja. Izin impor yang diberikan pun tak permanen karena dinilai tak sesuai dengan semangat pemerintah untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Rapat Rencana Impor KRL Bekas, Penjualan Kendaraan Naik
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
