TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai audiensi impor Kereta Rel Listrik atau KRL bekas yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlalu teknis. Ia khawatir Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan salah mengambil keputusan karena hasil audit itu.
Agus mengatakan hasil audit BPKP sangat teknis dan di luar kewenangan lembaga tersebut. Dia menilai, seharusnya audit impor KRL bekas dari Jepang terkait dengan finansial dan proyek, bukan teknis.
“Karena pernyataan-pernyataan teknis BPKP di laporan itu menurut saya tidak pas. Karena itu tidak komprehensif,” ujar Agus saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 April 2023.
Kalau membahasnya begitu, lanjut dia, tidak ada gunanya. Sebab, untuk operator itu juga membingungkan.
Meski begitu, Agus mengakui ada hal-hal finansial yang disebutkan dalam laporan audit tersebut. Namun, tetap ada banyak hal teknis.
“Ya ada (hal finansial), tapi dia kan menyebut banyak teknis itu, jumlah kereta sekian, terus ini cukup kalau hari ini lewat Bogor keretanya. Ini kan teknis. Tidak bisa begitu dan debatable kalau diskusi sama ahlinya,” papar Agus.
Lebih lanjut, dia menilai BPKP tidak tahu persoalan teknis, termasuk mengenai stasiun baru dan bagaimana Stasiun Manggarai telah berubah.
“Saya khawatir Pak Luhut salah ambil keputusan. Itu saja,” tutur Agus.
Terakhir, dia mengaku tidak peduli apakah pemerintah akhirnya mengimpor KRL bekas atau baru, atau memutuskan PT INKA membuat KRL baru. Yang penting, kata dia, ratusan atau jutaan pengguna KRL setiap hari terangkut.
Selanjutnya: “Kalau ini tidak terangkut, yang repot presiden..."
