Adapun dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Ia menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Selain itu, beras impor ini juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.
Beras impor itu, kata Arief, juga dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Arief berujar pengadaan beras dari luar negeri tersebut juga tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Menurutnya, keputusan ini juga telah memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik atau good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sesuai hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023" ujar Arief dalam surat tersebut.
Sementara pertengahan Februari lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah melapor ke Jokowi bahwa mulai Februari hingga Maret, proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah. Laporan disampaikan politikus Partai NasDem tersebut setelah beberapa waktu lalu Jokowi menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Syahrul, total luas panen raya pada Februari kurang lebih 1 juta hektare. Lalu pada Maret mencapai 1,8 juta hektar. Sehingga, puncak-puncak panen akan terjadi Maret hingga April nanti.
"Semua berjalan dan produktivitas menurut data BPS, semua sesuai dengan apa yang teranalisis oleh kami," kata Syahrul usai dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2023.
Selanjutnya: Anggaran impor beras dipertanyakan ...