Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Cara BNI Dukung Kebijakan Subsidi Motor Listrik Pemerintah

image-gnews
Iklan

INFO BISNIS – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai pioneer green banking menyambut baik kebijakan pemerintah terkait subsidi untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) khususnya motor listrik yang resmi diberlakukan Senin, 20 Maret 2023.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menyatakan, BNI Multifinance siap mendukung dengan menyediakan fasilitas kredit yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. "Dengan uang muka mulai dari 10 persen dan jangka waktu kredit sampai dengan 5 tahun," ujar Okki.

Sebagaimana dilaporkan, pemerintah memberlakukan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi untuk dua tahun kedepan. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 7 triliun, dengan rincian sebanyak Rp 1,75 triliun untuk tahun ini dan Rp 5,25 triliun untuk 2024.

Untuk tahun ini, subsidi akan diberikan untuk 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu unit motor konversi. Sedangkan pada 2024, subsisi akan diberikan untuk 600 ribu unit motor listrik baru dan 150 ribu unit motor konversi. 

"Saat ini, BNI telah mempersiapkan diri untuk menyambut para pelanggan yang berminat membeli kendaraan listrik dengan memperluas jaringan kerja sama dengan produsen kendaraan dan dealer-dealer resmi kendaraan listrik di Indonesia," kata Okki.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menerima subsisi pemerintah, konsumen harus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti menjadi penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450VA hingga 900VA. Sedangkan untuk penerima subsidi motor konversi, tidak ada kriteria khusus dan siapa pun bisa menggunakan subsidi itu.

Sementara untuk syarat kendaraan motor listrik yang mendapatkan subsidi, yaitu harus diproduksi di Indonesia dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Syarat lainnya, produk motor listrik yang mendapatkan bantuan harus diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut. 

"Kami percaya bahwa kendaraan listrik akan menjadi tren di masa depan, dan BNI akan selalu siap memberikan dukungan kepada para pelanggan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang lebih hijau dan berkelanjutan," kata dia. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pj Bupati Timor Tengah Selatan Optimis Tingkatkan Pelayanan MPP

10 jam lalu

Pj Bupati Timor Tengah Selatan Optimis Tingkatkan Pelayanan MPP

Peresmian MPP oleh Menteri PANRB menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan pelayanan.


Peresmian MPP Kolaka Berpotensi Mendatangkan Investor dan Meningkatkan PAD

11 jam lalu

Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru
Peresmian MPP Kolaka Berpotensi Mendatangkan Investor dan Meningkatkan PAD

Hadirnya MPP di Kabupaten Kolaka bisa membuka peluang kerjasama, karena Kabupaten Kolaka memiliki tiga proyek strategi nasional terkait pengolahan nikel dan industri.


Menteri PANRB Resmikan MPP Kabupaten Jombang

11 jam lalu

Pj Bupati Jombang Sugiat
Menteri PANRB Resmikan MPP Kabupaten Jombang

pj Bupati Jombang pastikan pelayanan MPP Jombang akan maksimal.


Bupati Tanah Datar Hadiri Peresmian 15 MPP Oleh Menteri PANRB

12 jam lalu

Bupati Tanah Datar Hadiri Peresmian 15 MPP Oleh Menteri PANRB

MPP Tanah Datar berhasil meningkatkan kepuasan publik hingga lebih dari 80 persen.


Menteri PANRB Resmikan 15 MPP

12 jam lalu

Menteri PANRB Resmikan 15 MPP

Menteri PANRB tegaskan pelayanan publik jadi inti dari birokrasi


Teknologi Digital dan IoT Pendorong Transformasi di Sektor Kesehatan

13 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, saat kegiatan 18th ISSA Forum for Technical Commissions: Technical workshop of the Collaborative Innovation Hub project on the Internet of Medical Things pada Senin (24/06),
Teknologi Digital dan IoT Pendorong Transformasi di Sektor Kesehatan

Transformasi digital, khususnya dengan pemanfaatan IoT, dapat membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan


Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku di Seoul

13 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Gelar Program Mandiri Sahabatku dan Kenalkan Fitur Livin' di Seoul. Seoul, Korea Selatan, 23 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku di Seoul

Program Mandiri Sahabatku memberi pelatihan wirausaha pada pekerja migran asal Indonesia. Sekaligus memperkenalkan fitur Livin' Around The World.


Mentan Berharap Hari Krida Pertanian ke-52 Jadi Momentum Kebangkitan Pertanian

14 jam lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Mentan Berharap Hari Krida Pertanian ke-52 Jadi Momentum Kebangkitan Pertanian

Dunia sedang mengalami ancaman kekurangan pangan pada 2050. Program pompanisasi diharapkan dapat mengatasi masalah itu.


Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perkuat Soliditas Kebangsaan

14 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima pengurus PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD, di Jakarta, Senin (24/6/24)
Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perkuat Soliditas Kebangsaan

Data BPS mencatat, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan


Ketua Panja BPIH Dukung Pembentukan Pansus Haji

17 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Ketua Panja BPIH Dukung Pembentukan Pansus Haji

Pembagian kuota haji itu mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (2).