TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah serius menangani peristiwa mencuatnya pegawai Kementerian Keuangan bergelimangan harta.
Said Iqbal mengatakan salah satu langkah seriusnya adalah meminta DPR RI menggunakan hak interpelasinya memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"DPR RI harus menggunakan hak interpelasi memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan penerimaan pajak di republik ini," kata Iqbal saat melaksanakan aksi di depan kantor Dirjen Pajak, Jumat, 10 Maret 2023.
Said Iqbal mengatakan pegawai Kementerian Keuangan bergelimangan harta kekayaan bukan kali pertama terjadi dan menurutnya sudah bukan lagi rahasia.
"Saudara-saudara ingat Gayus Tambunan, sampai hari ini kita belum tahu bagaimana penyitaan terhadap harta kekayaan Gayus, masih banyak Gayus yang lain ternyata muncul Rafael," kata Iqbal.
Apalagi, lanjut Iqbal, peristiwa Rafael ini seolah sempat dibiarkan dan mungkin tidak akan diselesaikan jika tidak mencuatnya kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora.
"Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir sejak tahun 2009 ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun, artinya sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu, tapi tidak pernah diselesaikan," kata Iqbal.
Untuk itu, kata Iqbal, diperlukan keseriusan pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap harta kekayaan pegawai para penyelengara negara.
"Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI perlu untuk membentuk tim pencari fakta, melalukan audit forensik terhadap penerimaan pajak di Indonesia, jadi harus ada audit forensik bukan audit investigasi," kata Iqbal.
Pilihan Editor: Partai Buruh Aksi di Depan Kantor Pajak, Bawa 4 Tuntutan Salah Satunya Copot Dirjen Pajak
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
