TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan kepada pengelola dan pengawas Badan Layanan Umum (BLU) untuk tidak melakukan komersialisasi. Menurutnya pengelola BLU boleh melakukan pemungutan, asalkan tidak menghalangi kemampuan masyarakat untuk menjangkau layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan.
"Jadi saya berharap seluruh pengelola BLU mencari titik seimbang yang baik, bagaimana mengelola BLU untuk melayani masyarakat, namun tidak melakukan komersialisasi," ucapnya dalam rapat koordinasi BLU 2023 yang disaksikan secara virtual melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan pada Kamis, 2 Maret 2023.
Sri Mulyani mengungkapkan BLU telah menerima pendapatan dari masyarakat melalui anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), sehingga harus mengedepankan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan. "Jangan sampai hal itu membuat kinerja BLU menjadi bobrok hingga aset negara yang diterima BLU tidak terpelihara dengan baik."
Terlebih, kata Sri Mulyani, total nilai aset yang dikelola 264 BLU di seluruh Indonesia mencapai Rp 1.170 triliun. Karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta agar pengelola BLU lebih kreatif dalam memanfaatkan aset tersebut. Khususnya dalam mencari cara mengoptimalkan nilai aset yang dikuasai agar dapat menambah kualitas layanan.
Dia berharap para pengelola dan dewan pengawas BLU kini mulai berpikir keras, kreatif, dan inovatif untuk mencari cara agar aset yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan. Jangan sampai, kata dia, aset negara yang diterima BLU justru menurun nilainya karena tidak dikelola dengan baik.
"Jadi pendapatannya dipakai untuk memperbaiki. Kalau BLU rumah sakit, ya bisa investasi di bidang alat-alat, atau pelayanan, atau bahkan juga honorarium kepada seluruh pekerjanya," tutur Sri Mulyani.
Apabila BLU ingin menggunakan aset tersebut secara produktif atau bahkan komersial, Sri Mulyani pun memperingatkan agar dilakukan dengan tata kelola yang benar. Ia berujar jangan sampai niat tersebut justru menjadi sumber korupsi dan melahirkan malapetaka bagi BLU.
Pilihan Editor: Selain Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ini 6 Pejabat Pajak yang Punya Moge Sebagian Besar Honda Rebel
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
