Adapun empat penjabat gubernur di Provinsi Papua sepakat kerja sama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan BPKP. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menilai hal tersebut menjadi babak baru bagi pemekaran empat provinsi baru di Bumi Cenderawasih dalam membangun pemerintahan yang baik.
Daya mengaku tidak ingin menjadi wilayah yang ia pimpin menjadi provinsi yang terbawah. Sehingga ia sepakat bekerja sama dengan semua pihak, termasuk BPKP.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk mengungkapkan bukan perkara mudah dalam membangun provinsi baru. Ia mengungkapkan keterbatasan sumber daya dan kompetensi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Alhasil, ia meminta dukungan BPKP mulai dari sisi perencanaan agar dapat merealisasikan program-program prioritas.
“Sebagai provinsi yang baru dibentuk, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, apalagi BPKP," ucap Ribka.
Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Madaremmeng, yang mewakili Penjabat Gubernur, bersama Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyoroti permasalahan yang sama, yakni karakter sumber daya manusia (SDM) dan sistem kerja. Menurut keduanya, pegawai yang direkrut belum tentu sesuai dan berpengalaman dalam tugas yang diemban sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas. Sehingga mereka menilai kesepakatan itu sebagai langkah yang tepat.
RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Kekayaan Rafael Alun Vs Sri Mulyani Beda Tipis, Ini Rincian Detailnya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
