Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri blak-blakan soal data penerima insentif sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ia mengungkapkan dana yang berasal dari pajak ekspor tersebut hanya mengalir ke segelintir perusahaan besar. 

"Sebanyak 75 persen lari ke oligarki-oligarki ini. Jadi udah zalim pemerintah ini. Notabenenya uang petani ini," ujar Faisal dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Baca: Faisal Basri Kritik Harga CPO untuk Biodiesel Lebih Mahal ketimbang Minyak Goreng: Ini Biang Keladinya

Sementara para petani kecil hanya mendapatkan sekitar 25 persen insentif untuk peremajaan tanaman. Padahal, kata dia, 40 minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dihasilkan oleh petani kecil atau perkebunan rakyat.

Ditambah lagi pajak ekspor dan biaya lainnya seperti bea keluar dibebankan kepada petani. Faisal menegaskan, meski pajak itu dibayar oleh pedagang CPO, pada realisasinya para pedagang menekan harga di tingkat petani agar laba pedagang tidak turun. 

Adapun insentif besar-besaran yang diberikan BPDPKS ini berkaitan dengan program biodiesel B30 atau solar dengan kandungan minyak nabati 30 persen. Faisal mengatakan adanya program tersebut membuat pedagang berbondong-bondong menjual CPO untuk produsen biodiesel. 

Tercatat penerima insentif terbesar adalah perusahaan Wilmar Group milik Martua Sitorus. Di posisi pertama PT Wilmar Bionergi Indonesia menjual CPO untuk biodiesel dengan volume 1,5 juta liter dan menerima insentif pada 2021 hingga Rp 8,44 triliun. Kemudian, PT Wilmar Nabati Indonesia dengan volume biodiesel 1,4 juta liter mendapatkan insentif sebesar Rp 7,09 triliun. 

Lalu PT Sari Dumai Sejati yang menjual CPO untuk biodiesel sebanyak 510,3 juta liter mendapatkan insentif sebesar Rp 2,72 triliun. Kemudian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology mendapatkan insentif sebesar Rp 2,24 triliun dengan volume biodiesel sebesar 422,4 juta liter. 

Kemudian PT Musim mas menerima insentif Rp 5,05 triliun dengan volume penjualan CPO untuk biodiesel 977,5 juta liter. Selanjutnya PT LDC Indonesia dengan volume  biodiesel sebesar 456,2 juta liter, menerima insentif sebesar Rp 2,38 triliun. Lalu PT Pelita Agung Agroindustri menerima insentif Rp 2,18 triliun dengan volume biodiesel 422 juta liter.

Selanjutnya: PT Multi Nabati Sulawesi dengan volume...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komponen Ini Jadi Pertimbangan Kenaikan HET MinyaKita, Mulai Dari Daya Beli Hingga Biaya Produksi

1 hari lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Komponen Ini Jadi Pertimbangan Kenaikan HET MinyaKita, Mulai Dari Daya Beli Hingga Biaya Produksi

Rencana Kenaikan HET MinyaKita segera diusulkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadi Rp 15.500 usai Idul Adha. Apa komponen penyebabnya?


Pelemahan Rupiah Diprediksi Berimbas pada Harga Komoditas Ekspor-Impor hingga Cadangan Devisa

2 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Pelemahan Rupiah Diprediksi Berimbas pada Harga Komoditas Ekspor-Impor hingga Cadangan Devisa

Pelemahan mata uang rupiah ini akan berdampak terhadap harga-harga komoditas.


Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

2 hari lalu

Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Para petani anggota Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan.


Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

Dari tahun ke tahun, Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang.


Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

4 hari lalu

(dari kiri kedua) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini pada Konferensi Pers Langkah Baru Garda Pengawal ekonomi Biru. Di Media Center Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan Perikanan, Jakarta. Kamis, 13 Juni 2024. (Foto: TEMPO/Mochamad Firly Fajrian)
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP, Ishartini menjelaskan hal utama yang jadi kendala ekspor


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

4 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Furnitur Indonesia Catatkan Transaksi Rp 99,46 Miliar di Pameran INDEX Dubai 2024

4 hari lalu

Pameran furnitur. TEMPO/Seto Wardhana
Furnitur Indonesia Catatkan Transaksi Rp 99,46 Miliar di Pameran INDEX Dubai 2024

Furnitur Indonesia catat transaksi sebesar US$ 6,11 juta atau senilai Rp 99,46 miliar selama tiga hari pameran internasional INDEX 2024. Naik 454 persen dari tahun lalu.


BPDPKS Dorong Pelaku UKMK Gunakan Produk Berbahan Sawit

5 hari lalu

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto menjelaskan tentang upaya mendorong para pelaku UKMK beralih dan menggunakan produk berbahan sawit, di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
BPDPKS Dorong Pelaku UKMK Gunakan Produk Berbahan Sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendorong kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UKMK) menggunakan produk-produk berbahan baku sawit


Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

5 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

Belasan orang tak dikenal yang belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.


Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

5 hari lalu

Aktifitas pekerja ditengah harga beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa alasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?