Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri kembali menyinggung soal kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemenuhan kebutuhan domestik atau dosmetic market obligation (DMO) sawit dan domestic price obligation (DPO). Aturan itu ditetapkan sejak tahun lalu setelah Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di seluruh wilayah. 

Faisal mengungkit pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar yang menyebut kebijakan itu meniru aturan dalam industri batu bara. 

"Nah dikatakan oleh Luhut meniru Batubara. Luar biasa dahsyatnya kerusakan yang terjadi. Tumpang tindih (aturan) enggak karu-karuan. Asal niru," tuturnya dalam webinar yang diselenggarakan Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023. 

Menurut Faisal, kondisi industri sawit dan batu bara jauh berbeda. Pasalnya, petani sawit dikenakan pajak ekspor dan bea keluar sementara batu bara tidak. Sehingga adanya aturan DPO dan DMO yang dinilai semakin membebani petani. Terlebih, 40 minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dihasilkan oleh petani kecil atau perkebunan rakyat. 

Meski pajak itu dibayar oleh Pedagang CPO, Faisal menegaskan pajak ekspor dan bea keluar CPO dibebankan kepada petani. Pedagang, tuturnya, menekan harga di tingkat petani agar laba mereka tidak turun. Sementara dalam industri batu bara tidak ada petani.

Terlebih, ia mencatat ada 22 perusahaan sawit besar yang menguasai sekitar 75 persen sawit dana dari pajak ekspor tersebut. Adapun pajak ekspor dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana yang terkumpul disalurkan kembali ke pelaku usaha sawit oleh BPDPKS, namun hanya ada sekitar 24 persen yang mengalir ke petani rakyat atau petani swadaya untuk peremajaan tanaman. 

"75 persennya lari ke oligarki-oligarki ini. Jadi sudah zalim pemerintah ini," kata dia.

Hal yang tak kalah penting, tutur Faisal, aturan DMO tidak relevan karena kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan oleh tirisnya stok CPO. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), serapan CPO di dalam negeri meningkat tajam dari 18,4 juta ton pada 2021 menjadi 21 juta ton pada 2022. 

"Jadi kelangkaan CPO di dalam negeri sangat tidak betul. Oleh karena itu, penerapan DMO itu ngawur juga," kata dia. 

Aturan DPO juga dinilai tidak tepat, terlebih jika merujuk pada kebijakan yang diterapkan di industri batu bara. Faisal menyebutkan harga batu bara di pasar internasional  sebesar US$ 400, tetapi untuk PLN dibanderol US$ 70 dan untuk pabrik semen US$ 90 dolar. Sementara harga CPO terbagi dua, yakni untuk industri biodiesel dan pangan. Harga jual CPO untuk industri biodiesel lebih tinggi ketimbang untuk pangan, termasuk minya goreng. 

Menurut Faisal, aturan harga itu juga yang menyebabkan sengkarut minyak goreng di Tanah Air pada 2022 dan terjadi lagi saat ini. "Enggak jelas hitung-hitungannya. Kami tidak tahu siapa konduktornya. Semrawut ini, semrawut sekali," tutur Faisal. 

RIANI SANUSI PUTRI 








Persidangan Haris Azhar dan Fatia Dimulai Senin Pekan Depan, Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut

24 menit lalu

Direktur Lokataru Haris Azhar (kiri) dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) bersama pendukungnyausai melakukan pengecekan kesehatan di Biddokes Polda Metro Jaya, Senin, 6 Maret 2023. Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap II kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dengan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. TEMPO/M Taufan Rengganis
Persidangan Haris Azhar dan Fatia Dimulai Senin Pekan Depan, Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut

Haris Azhar menyatakan akan memanfaatkan persidangan untuk membongkar praktik pemerintahan yang tidak baik yang berlangsung selama ini.


Terpopuler: Sri Mulyani Beberkan Rincian Komponen THR, Mahfud MD Berkukuh Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 Triliun

8 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Terpopuler: Sri Mulyani Beberkan Rincian Komponen THR, Mahfud MD Berkukuh Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rincian komponen THR 2023 bagi ASN dan pensiunan yang akan dicairkan H-10 Idul Fitri.


Tolak UU Anti Deforestasi, Petani Sawit Demo Kedubes Uni Eropa

1 hari lalu

Puluhan petani sawit melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa yang berdampak pada harga sawit di tingkat petani. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Tolak UU Anti Deforestasi, Petani Sawit Demo Kedubes Uni Eropa

Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan penerbitan UU Anti Deforestasi tersebut membuat harga sawit di tingkat petani turun.


Terkini: Tanggapan Kementerian Keuangan terkait Kasus Sri Mulyani, THR ASN dan Pensiunan Cair 4 April

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan membahas kabar transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Tanggapan Kementerian Keuangan terkait Kasus Sri Mulyani, THR ASN dan Pensiunan Cair 4 April

Berita terkini: Tanggapan Kementerian Keuangan mengenai Sri Mulyani yang dilaporkan ke Bareskrim. Rincian THR untuk ASN tahun ini.


Ini Alasan Faisal Basri Dukung Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

1 hari lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Ini Alasan Faisal Basri Dukung Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

Faisal Basri menyatakan mendukung usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Berharap kinerja keduanya bisa lebih efektif.


Faisal Basri: Rasio Pajak Indonesia Rendah, Kasus Rafael Alun Ikut Berpengaruh

1 hari lalu

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 12 jam, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang diduga dinilai tidak wajar dan telah ditingkatkan ke tahap penindakan untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. TEMPO/Imam Sukamto
Faisal Basri: Rasio Pajak Indonesia Rendah, Kasus Rafael Alun Ikut Berpengaruh

Ekonom Faisal Basri mengatakan rasio pajak Indonesia saat ini sangat rendah. Kasus Rafael Alun Trisambodo ikut mempengaruhi.


Masyarakat Bayar Pajak meski Pejabat Pamer Harta, Faisal Basri: Rakyat Indonesia Pemaaf

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Masyarakat Bayar Pajak meski Pejabat Pamer Harta, Faisal Basri: Rakyat Indonesia Pemaaf

Ekonom Faisal Basri mengatakan perilaku pamer harta pejabat tidak akan memicu pembangkangan bayar pajak karena rakyat Indonesia pemaaf.


Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

2 hari lalu

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki menyoroti produksi industri minyak sawit mentah atau CPO pada Januari 2023 yang stagnan.


Polisi Tak Tangkap Natalia Rusli saat di Rumah Duka, Kompolnas: Boleh, Kemanusiaan

3 hari lalu

Natalia Rusli. nataliarusli.law
Polisi Tak Tangkap Natalia Rusli saat di Rumah Duka, Kompolnas: Boleh, Kemanusiaan

Pengacra Natalia Rusli yang buron sempat diketahui keberadannya, tapi tak ditangkap oleh polisi. Natalia belakangan menyerahkan diri


Luhut Bicara Hilirisasi Kunci Mencapai Visi Indonesia Maju 2045 di Business Forum Seoul

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Bicara Hilirisasi Kunci Mencapai Visi Indonesia Maju 2045 di Business Forum Seoul

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dalam acara Business Forum di Seoul, Korea Selatan.