2. Harus lebih tepat sasaran, tidak hanya untuk sekedar kunjungan
Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
"Contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan," jelasnya.
Ia memberi contoh, seperti pekan lalu, Kemenpan menerima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan.
"Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya," sambung Anas seperti dalam keterangan tertulisnya.
3. Konsultasi online menjadi solusi untuk hemat anggaran
Anas menuturkan strategi untuk menghemat anggaran pengentasan kemiskinan yaitu dengan konsultasi secara online.
"Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat," kata dia.
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian atau lembaga dan Pemda. "Konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Baca Juga: BPS Sebut 26,36 Juta Penduduk Indonesia Kategori Miskin, Apa Kriterianya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
