TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selain untuk belanja, anggaran belanja dan pendapatan daerah atau APBN 2022 juga digunakan untuk pembiayaan investasi. Dia membeberkan realisasi pembiayaan investasi untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita lihat beberapa BUMN kita yang hampir bangkrut seperti PT Garuda Indonesia kita injeksikan lagi Rp 7,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan pada Selasa, 3 Januari 2023.
Selain itu, Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN mendapatkan Rp 16,05 triliun. Pembiayaan itu, kata Sri Mulyani, digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur yang sekarang dinikmati masyarakat baik untuk mobilitas baik selama pandemi Covid-19 maupun pada saat pemulihan.
Sedangkan untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN senilai Rp 1,2 triliun, serta untuk Pinjaman PEN Daerah Rp 2,31 triliun. Sri Mulyani juga menjelaskan APBN digunakan untuk menyehatkan beberapa BUMN seperti Hutama Karya yang kembali mendapatkan suntikan Rp 31,4 triliun dan LMAN Rp 28,8 triliun untuk pembelian tanah dari proyek nasional.
“BP Tapera untuk perumahan terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah terealisir Rp 19,1 triliun dan PLN mendapatkan tambahan injeksi Penyertaan Modal Negara atau PMN 5 triliun terutama untuk elektrifikasi masyarakat yang tidak mampu,” ucap Sri Mulyani.
Bendahara negara juga mengatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendapatkan suntikan dana Rp 3,2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp 3 triliun, dan PT Adhi Karya (Persero) Rp 2 triliun. Sementara, PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF mendapat suntikan Rp 2 triliun, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas Rp 1,6 triliun dan untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII Rp 1,1 triliun, serta Bank Tanah Rp 500 miliar.
“Ini semuanya menggambarkan seluruh program-program pembangunan yang terus kita lakukan bagi perekonomian kita,” tutur dia.
Sementara, Sri Mulyani menambahkan, jika melihat untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), negara menyuntikan dana lahi senilai Rp 20 triliun. Sehingga, dia berujar, dana abadi bagi pendidikan termasuk untuk pesantren dan penelitian itu meningkat terus dengan tambahan dari LPDP tersebut.
Sedangkan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) nilainya Rp 1 triliun untuk pemerintah di dalam kerjasama internasional. “Ini terutama waktu membantu masyarakat dunia yang sedang mengalami musibah seperti Pakistan, Palestina, dan Afghanistan itu banyak melalui LDKPI,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Baca Juga: Ekonom Sebut Perpu Cipta Kerja Justru Ciptakan Ketidakpastian, Ini Alasannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
