Selain sektor transportasi, ia menyebut permintaan terbesar komoditas bauksit juga datang dari sektor bahan bangunan, elektronik, dan kemasan yang membutuhkan alumunium.
Sementara dari sisi suplai, Kemenperin mengatakan kapasitas nasional saat ini baru mencapai 250 ribu ton. "Ini masih kurang. Artinya kalau kita tidak paksakan untuk membangun di dalam negeri, nanti akhirnya kita akan impor, tidak ada nilai tambah. Akhirnya bauksitnya saja yang diekspor," ujarnya. Karena itu pemerintah akan terus mendorong peningkatan kapasitas pengolahan bauksit secara nasioal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 nanti akan berlaku untuk semua jenis bauksit mentah. Termasuk yang sudah dicuci atau yang lebih dikenal bauksit bersih alias washed bauxite. Larangan ekspor biji bauksit diumumkan Jokowi dua tahun setelah melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari 2022.
Jokowi memperkirakan kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun. Perkiraan ini merujuk pada keputusan pelarangan ekspor nikel yang juga naik setelah terbitnya larangan.
Sementara itu, Indonesia adalah salah satu negara yang punya cadangan bauksit. Setiap tahunnya, Indonesia mengimpor alumunium, salah satu produk turunan bauksit, tidak kurang dari US$ 2 miliar per tahun.
Baca Juga: Ekspor Bauksit Dilarang, Emiten Berikut Bisa Dipertimbangkan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
