TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan saat ini pengelolaan sampah di Indonesia sudah membaik, khususnya soal database yang dihimpun dari pemerintah daerah. Namun di lapangan, dirinya mencatat sekitar 20 persen sampah masih tidak terurus.
"Tapi kan yang paling penting dilihat di lapangan, sampahnya masih ada enggak. Kira-kira lebih dari 20 persen sampah itu enggak keurus, tercecer di jalanan dan menjadi masalah," ujar Siti Nurbaya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Ia menuturkan pemerintah sebelumnya merencanakan penyerapan sampah di 12 kota menjadi bahan bakar biomassa untuk listrik. Namun, baru satu kota yang dinilai berhasil melaksanakannya, yakni di Jawa Timur. Kendalanya, kata dia, rata-rata karena harganya yang tidak sesuai ketika bernegosiasi dengan PLN. "Itu udah beberapa kali juga rapat di kabinet. Tapi prinsip sistemnya harus dibangun," ucapnya.
Akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan subsidi untuk pemerintah daerah untuk mengumpulkan sampah sebesar Rp 500 ribu per ton. Namun, Siti mengungkapkan masih ada kendala lagi. Salah satunya adalah, tidak semua pemerintah memiliki kemampuan dalam merencanakan tata kelola sampah. Sejauh ini, menurut Siti, baru dua kota yang sudah memiliki rencana pengelolaan sampah yang baik.
Masalah lainnya adalah subsidi ini juga akan mengubah sistem keuangan di daerah. Pasalnya, dana pengelolaan sampah sebetulnya sudah ada dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). "Macam-macam lah (masalahnya). Jadi secara sistem sudah diperbaiki, tapi di lapangannya untuk hilang sama sekali itu masih relatif susah," ucapnya.
Di sisi lain, ia mengusulkan agar urusan pengelolaan sampah diatur sebagai urusan wajib dalam undang-undang. Sebab, selama ini urusan sampah di kabupaten dan kota hanya menjadi urusan pelayanan biasa.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mengatakan ihwal subsidi ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh pemerintah daerah. Ia mengatakan telah mengidentifikasi kebutuhan pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah.
"Kalau memang butuh instrumen fiskal dan dukungan yang lain, kita akan desain lagi untuk menyelesaikan," ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terlebih permasalahan sampah ini semakin kompleks, khususnya soal harga penyerapannya sebagai bahan bakar biomassa untuk listrik yang harganya lebih tinggi dari harga di PLN. Karena itu, pemerintah akan mendiskusikan soal perbedaan harga tersebut. Dia menilai perlu komitmen keuangan negara secara jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan sampah di Tanah Air ini.
"Nanti kita lihat arrangement seperti apa yang bisa kita selesaikan," tuturnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Temui Heru Budi Hartono di Jakarta, Bicara Air Bersih, Sampah & Banjir
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
