TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal pelarangan ekspor bijih bauksit yang dimulai pada Juni 2023. Ia menilai langkah tersebut dapat mendorong produksi dalam negeri, sama halnya saat pemerintah melakukan hilirisasi industri nikel.
"Nanti kita akan hitung dari sisi investasi produksinya dan apa saja yang perlu kita dukung melalui instrumen fiskal," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Desember 2022.
Adapun soal kemungkinan adanya insentif fiskal untuk pembangunan smelter bauksit, Sri Mulyani mengatakan akan melihat terlebih dahulu skala prioritasnya. Apabila pengembangan industri bauksit ini menjadi prioritas nasional, kata dia, kemungkinan akan mendapatkan insentif tax holiday dan tax allowance. Insentif tersebut sama dengan yang diberikan pemerintah pada smelter nikel di Morowali.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengatakan larangan ekspor bijih bauksit ini menjadi strategi untuk mendorong perkembangan industri semikonduktor Indonesia. Dia berujar saat ini Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membuat ic design dan sudah saatnya Indonesia masuk ke produksi wafer silicon. Dengan pelarangan ekspor bauksit, kata dia, Indonesia akan memiliki kecukupan bahan-bahan untuk kebutuhan industri semikonduktor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Jokowi menyebut larangan ini akan diterapkan bersamaan dengan upaya mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
Jokowi pun memperkirakan industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun atau tiga kali lipat. Untuk itu, kata dia, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri.
"Untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
RIANI SANUSI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO
Baca Juga: Sri Mulyani: Pajak Karbon Tetap Disiapkan Kalau Pemulihan Ekonomi Cukup
