TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM masih belum mengetahui data lifting minyak dan gas (migas) serta data bagi hasil (DBH) yang dianggap Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil sangat kecil. Sebelumnya, Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin.
“Ini perlu saya luruskan, ini bukan klarifikasi perbedaan data. Jadi belum bisa klarifikasi, kita belum tabayun ke sana (Kabupaten Kepulauan Meranti),” ujar Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Desember 2022.
Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru mengatakan bahwa lifting di wilayahnya meningkat. Orang nomor satu di Kepulauan Meranti menyebut wilayahnya memiliki 13 sumur yang dibor tahun ini dan akan bertambah menjadi 19 sumur tahun 2023, serta menargetkan 9.000 barel perhari.
Namun, pernyataan Adil tersebut disanggah oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Melalui unggahan di akun Twitter-nya, dia menyebutkan bahwa lifting minyak migas di Meranti justri menurut sekitar 1 juta barel.
Kementerian ESDM, kata Heru, belum mengetahui soal data apa yang disampaikan oleh Bupati Adil. Namun, data dari kementeriannya merupakan data realiasi setelah rekonsiliasi dan audit yang nantinya digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk menghitung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau K3S.
“Beserta komponen-kompenen pengurangnya terus nanti setelah ada PNBP dari K3S baru diaplikasikan dalam bentuk DBH pusat dan daerah,” ucap Heru, “Jadi kalau yang disampaikan Pak Bupati itu kami terus terang belum tahu itu data apa.”
Selanjutnya: Tidak mungkin Bupati Adil memegang data yang tidak tahu sumbernya ...
