TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10.000 ton beras impor asal Vietnam telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari ini, Jumat, 16 Desember 2022. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras tersebut berkualitas premium dengan harga Rp 8.800 per kilogram.
Buwas memperkirakan harga beras dengan tipe yang sama di dalam negeri bisa mencapai Rp 11 per kilogram. Namun, pemerintah telah memutuskan untuk memasukkan beras impor itu ke kategori beras medium seharga Rp 8.300 per kilogram.
"Bisa dibayangkan harga (beli) Rp 8.800 tapi kita lepasnya Rp 8.300 per kilogram," tuturnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Bulog memutuskan membandrol beras impor itu seharga Rp 8.300 agar dapat mengintervensi kenaikan harga di pasar. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan, seluruh proses importasi akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun selisih harga sebesar Rp 500 per kilogram itu akan ditanggung oleh pemerintah melalui pinjaman dana dari Himbara. Biaya seluruh beras impor yang mencapai Rp 4,4 triliun juga diperoleh Bulog dari pinjaman Himbara dengan bunga rendah.
Pemerintah sepakat mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton setelah melakukan dua kali rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Opsi impor dipilih demi memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian tiris. Saat ini CBP yang tersedia di gudang Bulog, kata Buwas, hanya berkisar 300 ribu ton. Sementara batas aman CBP adalah 1,2 juta ton.
Dari target impor sebesar 500 ribu ton beras, sebanyak 200 ribu ton akan didatangkan hingga akhir Desember 2022. Sedangkan sisanya, yakni 300 ribu ton akan datang pada Januari hingga pertengahan Februari 2023. Selanjutnya, Buwas mengatakan, Bulog akan kembali menyerap pasokan beras dalam negeri. Terlebih pada Februari hingga Maret 2023, diperkirakan akan terjadi panen raya.
Selain Vietnam, beras impor juga akan datang dari Thailand dan Pakistan. Beras akan dikirimkan langsung ke 14 pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan di DKI Jakarta. Mengingat pada 2018, penumpukan beras impor pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi kembali menekankan datangnya beras impor ini tidak akan mengganggu beras petani. Pasalnya, beras itu hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.
RIANI SANUSI PUTRI
