TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ADHI mendapat kontrak untuk mengerjakan beberapa proyek di IKN.
Corporate Secretary Adhi Karya Farid Budiyanto mengatakan perseroan mendapat kontrak untuk proyek konstruksi rumah tapak kedinasan atau rumah menteri dan beberapa fasilitas penunjangnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Adapun kontrak yang telah ditandatangani ADHI senilai Rp493,7 miliar.
“Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan konstruksi senilai Rp493,7 miliar ini telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus II PUPR Ronal Setiyadi dengan perwakilan Kerja Sama Operasi (KSO), Yan Arianto General Manager Departemen Gedung ADHI,” ujar Farid dalam keterbukaan informasi dikutip Sabtu 10 Desember 2022.
Sebagai kontraktor utama dalam skema SKO, lingkup pekerjaan ADHI meliputi perencanaan dan perancangan, pekerjaan konstruksi dan infrastruktur kawasan, seperti rumah tapak, penataan kawasan untuk fasilitas umum dan sosial, serta prasarana dan sarana kawasan.
Beberapa kontrak pembangunan infrastruktur IKN yang diperoleh ADHI adalah 22 Tower untuk Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Pelindung Fender Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol Seksi 3A Segmen Karangjoang-KTT Kariangau, dan terbaru ialah Rumah Tapak Kedinasan di IKN Nusantara.
Farid mengatakan perolehan kontrak dari pembangunan IKN diharapkan terus bertambah seiring adanya proses pelelangan yang masih diikuti ADHI. Perolehan kontrak baru dinilai akan berdampak positif bagi kinerja ADHI.
Sebagai informasi, ADHI merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar Rp19,1 triliun per Oktober 2022. Jumlah tersebut naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.
Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai dengan Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Sementara itu, berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
