Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

COP15, Cina Didesak Pakai Pengaruhnya untuk Lindungi Hutan Tapanuli

image-gnews
Seekor spesies orangutan, Pongo tapanuliensis, di hutan Batang Toru, Sumatera Utara, 2 November 2017. aliveforfootball.com
Seekor spesies orangutan, Pongo tapanuliensis, di hutan Batang Toru, Sumatera Utara, 2 November 2017. aliveforfootball.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satya Bumi menyoroti masalah ancaman terhadap ekosistem Batang Toru di Tapanuli, Sumatera Utara, menjelang penyelenggaraan puncak COP15. Ekosistem tersebut adalah habitat terakhir orang utan Tapanuli. 

Direktur Eksekutif Satya Bumi Annisa Rahmawati menilai semua pihak bertanggung-jawab atas kelangsungan Hutan Tapanuli yang penting bagi kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global.  Apalagi, saat ini, terdapat berbagai pembangunan infrastruktur skala besar dan sejumlah konsesi lain yang tidak memperhatikan keseimbangan alam di sana. 

"COP15 itu 10 tahun sekali digelar, jadi kalau prediksi orang utan Tapanuli punah dalam 2030, maka di COP selanjutnya mereka sudah tidak ada, kalau kita tidak benar-benar mencari solusi," ujar dia di Jakarta, Senin, 5 Desember 2022.

Baca juga: COP27 Mesir: Apa Saja yang Gagal, yang Berhasil dan yang Baru

Organisasi nirlaba yang berfokus pada isu lingkungan hidup itu mendesak Cina menggunakan pengaruhnya untuk melindungi Hutan Tapanuli dan satwa liar ikonisnya. Terutama, dalam kegiatan investasi globalnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagai negara hutan paling tinggi biodiversitasnya. Adapun tuan rumah dalam COP15 di Montreal Desember nanti adalah Cina.

Annisa menegaskan komunitas global harus berinvestasi lebih banyak serta meningkatkan skala dan kecepatan dalam melindungi alam dan mencegah kepunahan spesies. "Jangan sampai ada waktu yang terbuang untuk melindungi habitat dan memperlambat tingkat kepunahan," ujarnya.

Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati merupakan salah satu krisis utama yang sedang dihadapi dunia saat ini, bersamaan dengan perubahan iklim dan polusi. Karena itu, Annisa berharap PBB akan mengangkat isu keanekaragaman hayati dengan serius dalam konferensi COP15 Desember nanti. 

Direktur Green Justice Indonesia Dana Tarigan heran dengan pemberian konsesi skala masif di Batang Toru. "Kami juga bingung mengapa konsesi-konsesi tersebut mendapat izin, padahal berdampak buruk pada keanekaragaman hayati," ujar Dana.

Orang Utan Tapanuli Tinggal 800 Ekor

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menyelamatkan hutan dan keanekaragaman hayati tersebut, Dana menilai perlu ada perlindungan hukum penuh untuk memperkuat posisi legal perlindungan Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, Sumatera Utara. Menurut Dana, berbagai izin konsesi di lanskap ini semestinya ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Terlebih, Batang Toru adalah salah satu ekosistem di Indonesia yang masih asli dan kaya akan biodiversitas, termasuk sebagai habitat terakhir orangutan Tapanuli. Koordinator Litbang Divisi Konservasi Ex-Situ Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) SOCP, Sheila Silitonga mengatakan populasi orang utan Tapanuli saat ini hanya tersisa sekitar 800 ekor. 

Orangutan Tapanuli telah teridentifikasi sebagai spesies terpisah dari kerabat dekatnya di Kalimantan pada 2017 dan sudah dikategorikan terancam punah di dunia. Orang utan Tapanuli juga masuk daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

Dengan semakin sempitnya habitat mereka akibat fragmentasi yang disebabkan pembangunan infrastruktur dan konsesi lain beberapa tahun belakangan ini, Sheila menilai kelangsungan hidup orangutan Tapanuli kini semakin terancam. 

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo turut mengingatkan bahwa aspek keberlanjutan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan. 

Baca juga: Kesepakatan COP27 untuk Beri Kompensasi Negara Miskin Dapat Pujian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tagar All Eyes On Papua, Memahami Ekosida yang Dialami Papua

7 hari lalu

Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
Tagar All Eyes On Papua, Memahami Ekosida yang Dialami Papua

Tagar All Eyes On Papua bukan hanya sebuah isu selintas di jagat maya. Kerusakan lingkungan dan soal tanah adat menjadi perhatian berbagai pihak.


Hutan Adat Papua Terancam Digusur Sawit, AHY: Dimengertikan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

8 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Hutan Adat Papua Terancam Digusur Sawit, AHY: Dimengertikan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

AHY turut merespons polemik proyek sawit yang menggusur hutan adat masyarakat Awyu dan Moi di Papua.


Kata Para Tokoh Soal Seruan All Eyes on Papua

9 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Para Tokoh Soal Seruan All Eyes on Papua

Merespons sorotan dalam tagar All Eyes on Papua, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pemda harus berkomunikasi dengan kepala-kepala adat dan masyarakat.


Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua

9 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua

Kedua suku ini tengah menjadi sorotan setelah viral aksi melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan di Papua.


Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

10 hari lalu

Perwakilan masyarakat adat Suku Awyu membawa contoh hasil hutan yang berupa kulit pohon sagu, dalam sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan diPTUN Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, PT. Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT. Megakarya Jaya Raya (MJR).TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

Ada sejumlah perusahaan yang diduga akan mengubah hutan Boven Digoel menjadi kebun kelapa sawit


All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

10 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

Apa yang terjadi di Hutan Boven Digoel? Seruan "All Eyes on Papua" menjadi viral sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Papua.


Seruan All Eyes on Papua Viral di Media Sosial, Apa Artinya?

10 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Seruan All Eyes on Papua Viral di Media Sosial, Apa Artinya?

Tagar All Eyes on Papua menjadi populer sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Papua yang tengah berjuang menolak pembangunan perkebunan sawit di wilayah mereka.


INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

10 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

INFID mengatakan, perampasan hutan adat Papua itu merupakan tindakan pembunuhan alam dan kejahatan hak asasi manusia atau HAM.


Seruan All Eyes on Papua, Kenapa Kita Harus Peduli?

10 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Seruan All Eyes on Papua, Kenapa Kita Harus Peduli?

Seruan "All Eyes on Papua" tengah viral di media sosial, simak alasan di baliknya.


All Eyes on Papua: Tiga Kerugian Jika Hutan Adat Tak Dikembalikan ke Suku Awyu dan Moi

11 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
All Eyes on Papua: Tiga Kerugian Jika Hutan Adat Tak Dikembalikan ke Suku Awyu dan Moi

Dua suku di Papua mengguat pemerintah yang memberikan izin kepada dua perusahaan untuk mendirikan kebun sawit di hutan adat