Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Regsosek. bps.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS kini terombang-ambing.

Data yang BPS kumpulkan berpotensi tak terpakai usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke Bappenas yang isinya mengembalikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang bakal jadi payung hukum program Regsosek.

Baca: Nasib Tak Pasti Program Regsosek

Aturan Regsosek harus dirumuskan ulang 

Dalam surat yang diteken Pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhanana Putra atas nama Menteri Hukum dan HAM tertanggal 26 Oktober 2022 itu disebutkan Kementerian meminta naskah beleid itu dirumuskan ulang sesuai dengan arahan Presiden RI sesuai rapat internal tanggal 12 Oktober 2022.

"Pengaturan mengenai sistem perlindungan sosial perlu disusun kembali pengaturannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya," begitu tertulis dalam surat yang Tempo terima salinannya.

Ketika dikonfirmasi mengenai surat tersebut, Dhanana tak banyak berkomentar. Dia menjawab singkat bahwa rancangan peraturan dikembalikan ke Bappenas untuk disempurnakan lagi. "Agar proses harmonisasi terhadap Raperpres tersebut, yang dilakukan Ditjen Peraturan Perundangan-undangan, terlaksana dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Hantor Situmorang, menambahkan pengembalian rancangan beleid itu bukan berarti program Regsosek batal. Ia menjelaskan, hasil rapat saat harmonisasi hanya menyepakati agar pengaturan soal Regsosek disusun ulang. "Penyusunan norma ulang itu harus Bappenas yang melakukannya."

Adapun sumber Tempo yang mengetahui pembahasan peraturan presiden ini menuturkan sikap Kemenkumham dipicu penolakan terhadap program Regsosek. Salah satu yang paling keras menentang adalah Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Rismahari menolak menandatangani persetujuan atas beleid tersebut.

Menurut dia, Kementerian Sosial berpandangan bahwa Regsosek tidak perlu dilakukan lewat sensus baru yang memakan anggaran Rp 4,17 triliun.

Selanjutnya: Pasalnya, pemerintah sudah memiliki ...






BPS Sebut 26,36 Juta Penduduk Indonesia Kategori Miskin, Apa Kriterianya?

1 hari lalu

BPS Sebut 26,36 Juta Penduduk Indonesia Kategori Miskin, Apa Kriterianya?

Per September 2022, BPS rilis total tingkat kemiskinan di Indonesia 9,57 persen, atau 26,36 juta penduduk kategori miskin. Apa kriteria orang miskin?


Bappenas: Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Didorong Mobilitas dan Daya Beli Mayarakat

1 hari lalu

Bappenas: Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Didorong Mobilitas dan Daya Beli Mayarakat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan menguat


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

2 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

2 hari lalu

Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

Alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun drastis pada tahun ini.


Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

3 hari lalu

Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

Data BPS menunjukkan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan ketimpangan sosial paling tinggi se-Indonesia. Apa artinya?


Kemiskinan dan Ketimpangan di Yogyakarta Tinggi, Ekonom Ungkap Penyebabnya

6 hari lalu

Kemiskinan dan Ketimpangan di Yogyakarta Tinggi, Ekonom Ungkap Penyebabnya

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Yogyakarta tertinggi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Apa penyebabnya?


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

6 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Yogyakarta Destinasi Favorit Wisata: Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Angka Harapan Hidup Tinggi

8 hari lalu

Yogyakarta Destinasi Favorit Wisata: Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Angka Harapan Hidup Tinggi

Fakta ini cukup mengejutkan mengingat Yogyakarta yang terbagi dari lima kabupaten/kota nyaris tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.


Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

8 hari lalu

Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

Daftar 10 provinsi yang memiliki banyak penduduk miskin di Indonesia per September 2022. Provinsi Papua nomor satu.


10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

8 hari lalu

10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD 2021, urutan pertama adalah DKI Jakarta