Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

image-gnews
Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dok.Tempo/Aditia Noviansyah
Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dok.Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bali - Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Mohammad Kemal, mengatakan pihaknya belum banyak berbicara soal potensi industri minyak dan gas bumi (migas) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

“Kantor kita sendiri juga bukan salah satu yang terbawa ke IKN. Karena kan pasti sulit sekali untuk memindahkan industri sebesar ini ya,” ujar Kemal di sela-sela acara 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Jumat, 25 November 2022.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045. 

Kemal menjelaskan, saat ini pihaknya masih berfokus mencapai target memproduksi minyak 1 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. Menurut dia, industri migas memerlukan partisipasi aktif dari pelaku domestik dan internasional untuk membuka potensinya di Indonesia.

SKK Migas Masih Kejar Target Investasi

Selain mengejar target produksi minyak, sampai akhir 2022, SKK Migas mengejar capaian investasi hulu senilai US$ 13,2 miliar atau setara dengan Rp 206,7 triliun (kurs Rp 15.644 per dolar). Kemal mengaku optimistis target tersebut bisa tercapai.

Baca: Indikator Keberhasilan Proyek IKN: Penduduk 5 Juta Orang, Konsistensi Kebijakan, . . .

“Target investasi tahun ini kan kita sekitar US$ 13,2 miliar kita cukup optimis sih, itu artinya meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ucap dia.

Kemal mengatakan target tahun ini lebih besar. Biasanya, SKK Migas menargetkan investasi antara US$ 10-11 miliar. Sementara itu pada tahun depan, target investasi itu kembali naik menjadi US$ 14 miliar. Dia berharap ke depan, investasi di hulu migas bisa terus terkerek.

“Untuk meningkatkan investasi ini memang yang paling penting adalah kita memerlukan dukungan dari para stakeholders,” Kata Kemal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dari acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022, SKK Migas mengungkapkan ada 28 kesepakatan komersial yang ditandatangani--yang di antaranya juga berkaitan dengan investasi. Perjanjian itu akan menghasilkan lifting minyak dan kondensat sebesar 265 ribu barel per hari serta perkiraan total lifting gas bumi sebesar 390 miliar british thermal unit (TBTU).

Kesepakatan tersebut mencakup sepuluh dokumen yang berisi Prosedur Election Not To Take in Kind (ENTIK). Ini merupakan perjanjian yang mengatur tugas dan tanggung jawab antara SKK Migas dan Kontraktor KKS sebagai Penjual Minyak Mentah dan Kondensat bagian Negara. 

Serta, 18 dokumen perjanjian jual-beli gas bumi (PJBG), amandemen PJBG, heads of agreement (HoA), serta memorandum of understanding (MoU) untuk gas pipa, LNG, dan LPG antara penjual dan pembeli.

"Potensi penerimaan mencapai US$ 2,3 miliar,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto usai penandatanganan di Bali, Jumat, 25 November 2022.

Penandatanganan kontrak itu, kata Dwi, tidak hanya menghasilkan kesepakatan. Namun yang terpenting, kata dia, adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Minyak mentah dan kondensat yang terjual seluruhnya akan disuplai untuk kebutuhan domestik.

Sementara itu, gas yang terjual sebagian akan dipasok ke pabrik pupuk dan petrokimia di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah untuk pengembangan industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah, serta mendukung kelistrikan di PLN.

Sedangkan LPG dari Sumatera Selatan rencananya akan dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. “Ini menunjukkan komitmen hulu migas dalam menjaga ketahanan energi nasional,” kata Dwi.

Baca: Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Dukung Infrastruktur Kelistrikan Hijau di IKN, Operasikan PLTS Tahap I

38 menit lalu

PLN Dukung Infrastruktur Kelistrikan Hijau di IKN, Operasikan PLTS Tahap I

PLTS IKN bisa beroperasi tepat waktu dan bisa digunakan melistriki IKN saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79


OIKN akan Bedah Rumah Warga Kawasan IKN

51 menit lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
OIKN akan Bedah Rumah Warga Kawasan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencanangkan program bedah rumah untuk rumah kurang layak milik warga di kawasan IKN.


Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

1 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

Rumah dinas menteri di IKN dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebanyak 36 unit di atas lahan dengan kontur berbukit.


OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

7 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.


Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

7 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meneken MoU atau nota kesepahaman dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus (LDE) pada Senin, 18 Maret 2024.


Respons Universitas Leiden-Delft-Erasmus Saat Diminta Bangun Kampus di IKN

9 jam lalu

(Tiga dari kiri) Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Dekan Universitas Leiden-Delft-Erasmus Wim van den Doel, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns dalam penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Universitas Leiden-Delft-Erasmus Saat Diminta Bangun Kampus di IKN

Dekan Universitas Leiden-Delft-Erasmus, Wim van den Doel, menanggapi candaan Kepala OIKN, Bambang Susantono, untuk membangun kampus di IKN.


Prabowo ke IKN, Cek Kesiapan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus sampai Berbagi Cara Menanam Rumput

9 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo ke IKN, Cek Kesiapan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus sampai Berbagi Cara Menanam Rumput

Prabowo Subianto mengunjungi IKN Nusantara bukan sebagai calon presiden tapi Menteri Pertahanan RI untu memeriksa kesiapan upacara 17 Agustus


Terpopuler: Driver Ojol dan Kurir Wajib Dapat THR, Bahlil Sebut RI Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport

9 jam lalu

Pengemudi Ojek Online saat membawa penumpang melintas di kawasan Harmoni, Jakarta, Selasa, 7 April 2020. Dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri kesehatan di DKI Jakarta, layanan Ojek Online (Ojol) dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang dan makanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Driver Ojol dan Kurir Wajib Dapat THR, Bahlil Sebut RI Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Tempo.co pada Senin, 18 Maret 2024, dimulai dari kewajiban perusahaan memberi THR bagi pengemudi ojol dan kurir.


Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

11 jam lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

Kajian peneliti BRIN menunjukkan potensi kekeringan esktrem di IKN Nusantara dan wilayah lainnya di Kalimantan pada 2033-2050. Dipicu perubahan iklim.


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

13 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.