TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan normalisasi kendaraan sarat dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL) atau truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum diterima sepenuhnya oleh industri dan dunia usaha. Apalagi, ada risiko efek rambatan pada kenaikan harga barang jika truk ODOL dilarang beroperasi sepenuhnya.
Untuk itu, Adita mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap, kendati sebelumnya kebijakan Zero ODOL ingin diterapkan pada Januari 2023.
Baca: Perkumpulan Toraci Sebut Tilang Elektronik ETLE untuk Truk ODOL Ditiadakan
"Kementerian Perhubungan ingin ini [Zero ODOL 2023] bisa diberlakukan. Bahwa itu Januari atau kapan, yang jelas 2023 diharapkan sudah bisa diterapkan. Mungkin kita akan lakukan bertahap di beberapa kawasan yang dampaknya sangat luar biasa," tuturnya di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR, Kamis 24 November 2202.
Penerapan kebijakan ini memang mengalami pasang surut. Awalnya, kebijakan Zero ODOL diluncurkan pada 2018. Teranyar, kebijakan itu ditargetkan bisa mulai diberlakukan pada 2023.
Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan bahwa kebijakan itu bakal diterapkan mulai dari tahun depan. Dia menegaskan pihaknya tidak akan memberi perpanjangan waktu untuk kebijakan tersebut lebih dari 2023.
"Target untuk Zero ODOL 2023 masih tetap berjalan, dan tidak ada kebijakan untuk memperpanjang Zero ODOL di 2023," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022, dikutip dari siaran langsung YouTube Ditjen Perhubungan Darat, Selasa (22/11/2022).
Kekhawatiran terhadap dampak pelarangan truk ODOL tecermin di antaranya dari survei oleh Institut Transportasi dan Logistik (ITL), pada Agustus 2022. Survei ITL itu menemukan bahwa banyak pelaku logistik menolak pemberlakuan Zero ODOL 2023 lantaran khawatir bisa mengerek biaya angkutan barang semakin mahal.
Hal itu karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang sehingga keuntungan yang diterima semakin menipis.
Penelitian kualitatif tersebut dilakukan di dua lokasi yaitu Pasar Induk Kramatjati Jakarta dan Pasar Induk Modern Cikampek, terhadap 300 responden yang terdiri dari 100 pengemudi, 100 pemilik kendaraan, dan 100 pemilik barang/pengelola pasar.
"Dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM sudah menunjukkan dampak pada kenaikan harga barang-barang yang juga berdampak pada responden penilitian kami. Apabila kebijakan Zero ODOL ini diberlakukan maka akan ada situasi ancaman pemogokan dari mereka," terang Pengamat ITL Trisakti Yuwono, Agustus 2022.
BISNIS
Baca: Dua Jenis Pelanggaran Ini Bisa Kena Tilang Elektronik di Jalan Tol
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
