TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman menyebut pemerintah merasa kecolongan dengan keluarnya Shell dari proyek pengembangan migas di Blok Masela pada 2020 lalu. Sebab, pemerintah telah memberikan insentif fiskal yang baik.
Oleh sebab itu, Fatar mengatakan, pihaknya bakal membuat aturan yang mencegah keluarnya perusahaan yang berpartisipasi dalam suatu proyek sebelum produksi berjalan.
“Maksudnya kasih barrier, gitu. Jangan keluar dong sammpai produksi komerisal. Nah, kami nanti bikin aturan itu,” ujar Fatar ketika ditemui wartawan di Penang Bistro, Jakarta, Selasa, 15 November 2022.
Baca: Shell Perluas Pabrik Pelumas, Target Produksi Naik Jadi 300 Juta Liter per Tahun
Setelah keluarnya Shell, Pertamina dan ExxonMobil disebut bakal merapat. Namun, kata Fatar, belum ada kabar lebih lanjut ihwal hasil kajian yang telah dilakukan Pertamina dan Exxon Mobil.
Sedangkan SKK Migas menargetkan hasil kajian diumumkan November ini. “Mereka masi evaluasi. Masih banyak opsi,” ucap Fatar.
Teranyar, Fatar mengatakan Petronas juga tertarik ikut mengembangkan proyek gas abadi tersebut. Namun hingga kini mekanismenya masih dibicarakan lebih lanjut.
“Masih kami kaji. Petronas tinggal nunggu komitmen Pemerintah,” kata dia.
Sebelumnya, VP Corporate Services Inpex Corporation Masela Henry Banjarnahor menjelaskan alasan Shell Upstream Overseas Ltd hendak mundur dari proyek pengembangan ladang gas blok Masela dengan melepas 35 persen hak partisipasinya.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan setelah perusahaan energi asal Eropa tersebut melihat keseluruhan portofolionya. Shell, kata Henry, sebelumnya datang ke Inpex mengatakan ingin mendivestasikan working interest-nya di Blok Masela.
Selanjutnya: "Alasannya sudah disampaikan oleh Pak Kepala..."
