Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkop UKM Akan Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi UMKM

image-gnews
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakam akan segera memangkas proses pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teten ingin proses pengurusan sertifikat halal bagi UMKM menjadi lebih efisien.

Teten merujuk pada catatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menunjukkan bahwa dari 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikat halal, proses pengurusan per sertifikat baru selesai antara 21 hingga 25 hari. Maka diperlukan 600 tahun untuk menyelesaikannya.

Sementara di akhir 2024, ia menargetkan semua urusan sertifikasi halal bagi UMKM harus sudah selesai semua. Dalam rapat terbatas kabinet, Teten sudah meminta pada Presiden Joko Widodo agar prosesnya dipangkas dari 21 hari menjadi tiga hari saja.

Hingga saat ini, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal untuk sebanyak 725.063 produk dari 405.180 UMKM, sejak 2019 sampai dengan 2022. Dilihat dari tren capaian tersebut, tuturnya, diperlukan sinergi bersama berbagai pihak untuk bisa mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi UMKM. Terlebih populasi pelaku UMKM di Indonesia kini sebesar 64,19 juta.

Baca: Mendag Zulkifli Hasan Datang ke Berdendang Bergoyang Festival 2022: Dukung UMKM

Tahun ini, BPJPH menyatakan akan memfasilitasi penerbitan 358.834 sertifikat halal bagi UMK melalui program SEHATI. "Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMK untuk bisa mengaksesnya," ucap Teten.

State of the Global Islamic Economy Report 2022 mengestimasikan umat muslim dunia menghabiskan hingga US$ 2 triliun pada 2021 di sektor-sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata. Sehingga, kebutuhan akan percepatan urusan sertifikasi menjadi semakin mendesak untuk membuka peluang bagi para UMKM. 

Ia mencatat Indonesia merupakan negara dengan pasar produk halal terbesar di dunia, dimana 87 persen populasi Indonesia adalah muslim. Total pengeluaran penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor pun diprediksi tumbuh hingga 2025 sebesar US$ 218,8 miliar atau tumbuh 5,3 persen. Terdapat potensi dampak ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto nasional sebesar US$ 3,8 miliar. 

"Potensi tersebut tentunya harus didukung suplai barang halal," tutur Teten. 

Teten menjelaskan Indonesia mempunyai empat strategi utama untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Di antaranya, penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemenkop UKM menyatakan akan terus mendorong pengembangan makanan halal secara global dengan meningkatkan daya saing produk UMKM melalui kepemilikan perizinan berusaha dan sertifikasi produk. Selain itu, ada pengembangan pariwisata atau Halal Travel melalui peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia (SDM). 

Pengembangan fashion muslim juga akan dilakukan melalui perluasan akses pasar dalam dan luar negari. Terakhir pengembangan keuangan syariah melalui akselerasi pembiayaan syariah.

Teten optimistis acara Jogja Halal Festival dapat menjadi salah satu upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. "Melalui kegiatan literasi halal ini juga dapat mendongkrak minat sadar pelaku usaha dalam memiliki produk-produk yang bersertifikasi halal dan agar mampu bersaing di pasar global," ucapnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa meluasnya gaya hidup di tingkat global telah mendorong industri di sektor halal bergiat memenuhi kebutuhan ini.

"Halal bukan lagi sebatas pemenuhan kaidah agama, melainkan juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang, jasa, dan konsumsi," ucap Ma'ruf.

Ia mengungkapkan pemerintah terus mendorong Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Ma'ruf meyakini tak lama lagi Indonesia bakal memiliki Masterplan industri halal 2022-2029. Masterplan itu, katanya, menyatukan kepentingan pemangku industri halal, sekaligus menjembatani sektor riil industri halal dan sektor keuangan syariah di Indonesia. 

"Ini selaras dengan rencana induk dan kebijakan industri nasional," tuturnya.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: UMKM Sumbar Ekspor Satu Ton Bumbu Rendang ke Jerman

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Penuhi Permintaan saat Lebaran

2 hari lalu

BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Penuhi Permintaan saat Lebaran

Usaha kue kering Retas Snacks and Cookies semakin berkembang pesat setelah mendapat bantuan KUR dari BRI.


LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

3 hari lalu

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Kolaborasi LPIE dengan institusi pemerintahan membawa mitra binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) LPEI untuk pertama kalinya menembus pasar ekspor ke Kanada.


Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

5 hari lalu

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).


Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

6 hari lalu

BCA. Tempo/Tony Hartawan
Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

BCA menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha khusus bagi perempuan pengusaha ataupun usaha yang memiliki mayoritas karyawan perempuan.


Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

9 hari lalu

Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, menggelar Halal Bihalal dan Silahturahmi Idul Fitri.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

14 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

20 hari lalu

Warga Desa Kuala Tanjung, Lalang dan Kuala indah di Kabupaten Batubara, Sumut, membeli paket sembako yang dijual murah PT Inalum, Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum di Kuala Tanjung membagikan Sembako murah.


Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

22 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berpose selfie saat menjadi tuan rumah resepsi perayaan Idul Fitri di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

22 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

22 hari lalu

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handhika Jahja (kiri) bersama Kepala BPJPH (kanan) menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat halal melalui platform Shopee di Gama Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

Shopee dan BPJPH melakukan kerja sama untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan sertifikasi halal.