TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan upaya pemerintah menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan telah mampu mengendalikan inflasi pada Oktober 2022.
Pada Oktober 2022 terjadi deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,11 persen atau inflasi 5,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) yang lebih rendah dibanding inflasi September 2022 sebesar 5,95 persen (yoy).
"Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar inflasi pangan tetap terkendali," katanya di Jakarta, Rabu 2 November 2022.
Baca: Hari Oeang Ke-76, Sri Mulyani: Tak Boleh Kemenkeu Jadi Sumber Masalah, Kompetensi Harus Terus Diasah
Realisasi inflasi Oktober 5,71 persen (yoy) ini didorong oleh inflasi volatile food yang tercatat melambat menjadi 7,2 persen (yoy) dari 9,02 persen pada September dan secara bulanan tercatat deflasi 1,49 persen.
Harga pangan hortikultura masih melanjutkan tren menurun di tengah kenaikan harga beras sedangkan rambatan dampak kenaikan BBM terus mengecil sehingga secara spasial inflasi terjadi di 29 kota indeks harga konsumen (IHK).
Melimpahnya stok pangan hortikultura mendorong penurunan harga komoditas seperti cabai, produk unggas dan tomat sedangkan harga beras mengalami peningkatan karena kelangkaan pupuk dan pengaruh cuaca yang mengganggu produksi panen gadu.
Menurut Febrio, upaya pemerintah menjaga pasokan dan distribusi pangan melalui penggunaan berbagai anggaran seperti ketahanan pangan dan infrastruktur pangan telah mampu menekan inflasi.
Dana insentif daerah (DID) yang diberikan kepada pemerintah daerah pun turut terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.
Di sisi lain, inflasi inti masih melanjutkan tren naik secara moderat yaitu mencapai 3,3 persen (yoy) yang sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,2 persen (yoy).
Hal itu didorong oleh kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran seperti perumahan, transportasi, pendidikan dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Meski demikian, Febrio menuturkan kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi.
Sementara itu, inflasi administered price bergerak stabil pada 13,3 persen (yoy) didorong oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM jenis bensin dan solar pada September.
"Bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah terus disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.
Febrio memastikan berbagai upaya akan tetap terus ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi baik di pusat maupun daerah terutama untuk meredam dampak rambatan kenaikan BBM.
Operasi pasar juga gencar digelar di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dengan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Peran TPIP dan TPID telah berhasil menjaga inflasi volatile food. Kinerja baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ke depan, tekanan inflasi terkait efek musiman khususnya musim penghujan masih harus diwaspadai bersama," kata Febrio.
Baca: Belanja Negara Rp 1.200 T Belum Dipakai, Ekonom: Siklus Penyerapan Buruk, Ditumpuk Akhir Tahun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
