TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan strategi transformasi digital untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menjual barang dan jasanya. Salahsatunya dengan memasukkan ke dalam Katalog Elektronik atau e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Sekarang kita sudah sederhanakan ke e-Katalog untuk produk UMKM sudah lebih dari 1 juta UMKM yang sudah on boarding di LKPP baik katalog daerah maupun nasional,” ujar dia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Oktober 2022.
Sehingga, karena sudag masuk ke dalam e-Katalog LKPP, pemerintah sudah tidak lagi melakukan pengadaan barang secara konvensional. “Ini akan terus kita pastikan bagaimana UMKM yang sudah on boarding di e-Katalog ini pemerintah belanja dari situ,” tutur Teten.
Sebelumnya, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menuturkan produk dari penyedia atau pelaku UMKM mendominasi e-Katalog untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah. “Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan UMKM pada belanja pemerintah,” kata Anas lewat keterangannya di Jakarta, Jumat 16 September 2022.
LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini jumlah penyedia/pelaku UKM sebesar 16.432 telah melampaui jumlah penyedia non-UKM sebesar 7.136 badan usaha.
Artinya, kata dia, pelaku UKM yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69 persen dari total pelaku usaha di e-Katalog. Selain itu LKPP juga telah melakukan pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya.
“Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri,” ujar Anas.
Baca Juga: IN2MOTIONFEST, Gubernur BI: RI Jadi Kiblat Modest Fashion Dunia
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
