INFO BISNIS – Dalam rangka mempermudah peserta dalam mendapatkan layanan bedah, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan bedah.
“Kami mendorong rumah sakit untuk memperluas akses bagi peserta yang ingin mendapatkan tindakan layanan bedah. Kita sadar betul bahwa pelayanan bedah ini juga penting bagi peserta JKN. Untuk itu, kami secara rutin melakukan pemantauan kepada rumah sakit, apa saja yang harus dipenuhi agar bisa mempercepat kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam Plenary Lecture 2 - Kongres Nasional VI dan Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI) ke XIX, Senin, 3 Oktober 2022.
Ghufron menambahkan, jumlah kerja sama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit masih berbanding terbalik dengan jumlah dokter bedah untuk pelayanan kasus bedah. Selain itu, distribusi dokter bedah umum dan bedah spesialis juga masih dianggap kurang memadai, karena penyebarannya hanya di sejumlah kota besar.
Keberadaan dokter spesialis bedah saat ini tersedia di provinsi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Karena itu, perlu dilakukan pemerataan ke semua wilayah di Indonesia.
“Jumlah dokter bedah umum per September 2022 berjumlah 3.883 dokter. Jumlah ini masih dianggap kurang mengingat pentingnya peran dokter bedah umum di rumah sakit. Diharapkan penyebaran dokter bedah ke seluruh wilayah dapat dilakukan dengan baik seiring dengan cakupan kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN yang ingin menjalani tindakan bedah dapat dilayani dengan optimal,” tuturnya.
Dalam persiapan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian BPJS Kesehatan. Antara lain pemerataan jumlah dan sebaran faskes, pemenuhan sarana dan prasarana yang tersertifikasi serta sumber daya manusia yang kompeten, melakukan penghitungan kebutuhan peserta terhadap pelayanan, hingga memastikan kepatuhan faskes terhadap standar pelayanan.
“Dengan begitu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memastikan pemerataan dokter dan standar kualitas rumah sakit khususnya untuk tindakan bedah sehingga dapat menjaga keberlanjutan program JKN dan menjamin pelayanan JKN yang berkualitas,” kata dia.
Kongres Nasional VI ini turut menghadirkan narasumber Ketua Konsil Kedokteran, Taruna Ikrar, dokter bedah Rumah Sakit Darmo Surabaya, Peter Johannes Manoppo. (*)
