Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

image-gnews
Polisi berusaha menghalau suporter yang masuk ke lapangan usai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu malam, 1 Oktober 2022. Polda Jatim mencatat jumlah korban jiwa dalam kerusuhan tersebut sementara sebanyak 127 orang.  REUTERS TV melalui REUTERS
Polisi berusaha menghalau suporter yang masuk ke lapangan usai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu malam, 1 Oktober 2022. Polda Jatim mencatat jumlah korban jiwa dalam kerusuhan tersebut sementara sebanyak 127 orang. REUTERS TV melalui REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022, turut menyedot perhatian Partai Buruh dan organisasi buruh. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan korban luka seusai pertandingan Arema FC vs Persebaya tersebut.

Said pun menuntut pihak-pihak berwenang untuk bertanggung jawab. “Kami menilai ada kesalahan prosedur dalam menangani para supporter yang kecewa atas hasil pertandingan. Untuk itu kami mengecam tindakan tidak profesional yang menyebabkan tragedi kemanusiaan hilangnya ratusan nyawa,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 Oktober 2022.

Karena itu, lanjut Said, Partai Buruh dan organisasi buruh menyatakan lima sikap. Pertama, mendesak Kapolri agar mencopot Kapolres Malang akibat adanya dugaan kesalahan prosedur dalam mengatasai kericuhan di Kanjuruhan, Malang. Selain itu, Partai Buruh meminta agar Bupati Malang mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena kejadian ini terjadi di wilayahnya.

“Kedua, kami mendesak agar kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri untuk dilakukan pengusutan secara tuntas dan memberikan hukuman kepada para pihak yang bertanggungjawab tehadap tragedi kemanusiaan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ketua Umum Serikat Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Ketiga, Partai Buruh  meminta PSSI menghentikan pertandingan Liga I sampai pengusutan tragedi kemanusiaan ini dilakukan secara tuntas. Said juga mengatakan PSSI harus berjanji dan memastikan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Caranya, dengan memperbaiki sistem dan prosedur serta pengamanan pertandingan sepak bola.

“Keempat, kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera setengah tiang di rumah masing-masing,” ujar Said.  “Terakhir, kami menyerukan budaya sepak bola yang sehat, sportif, dan tanpa kekerasan di kalangan penggemar sepakbola,” ucapnya.

Korban dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan terus bertambah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sebanyak 18 di antaranya belum teridentifikasi. Sementara itu, sebanyak 180 korban menjalani perawatan di sejumlah Rumah Sakit di Malang. Sedangkan penanganan intensif dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Peralatan dan tenaga medis di RSSA relatif lengkap. Semua dilayani dan biaya ditanggung Pemprov Jawa Timur,” kata Khofifah dalam pernyataan di Mapolres Malang, Ahad, 2 Oktober 2022.

Khofifah menilai, Pemerintah Kabupaten Malang telah menangani korban dengan baik. Pemerintsh , mendistribusikan korban yang butuh perawatan ke rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta dengan cepat. “Kami fokus penanganan korban,” kata Khofifah.

Adapun tragedi Kanjuruhan itu terjadi pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022 pasca-laga Arema FC vs Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3. Aremania, sebutan untuk suporter Arema FC, tak terima dengan kekalahan tim kesayangannya dari musuh abadi mereka tersebut.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menyatakan suporter kemudian masuk ke lapangan dan menyerang para pemain timnya sendiri dan official. Polisi pun kemudian membubarkan massa dengan cara melepaskan gas air mata.  Hal itu membuat Massa berdesakan keluar stadion. Mereka disebut mengalami sesak nafas akibat kekurangan oksigen.

RIRI RAHAYU | EKO WIDIANTO (KONTRIBUTOR)

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Malang, Arema FC Minta Korban Dilayani Maksimal: Biaya Sampaikan ke Manajemen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Lipa Siap Terima Risiko setelah Kritik Perang Israel

4 hari lalu

Dua Lipa menghadiri gala Time Magazine 100 saat masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia, di New York City, AS, 25 April 2024. Dua Lipa tampil dengan rambut panjangnya berwarna merah anggur yang ditata di bagian tengah dan bergelombang dalam. REUTERS/Andrew Kelly
Dua Lipa Siap Terima Risiko setelah Kritik Perang Israel

Dua Lipa mengambil risiko menghadapi reaksi keras dan menyuarakan kritiknya terhadap Israel di tengah agresi terhadap Jalur Gaza.


Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

9 hari lalu

Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, berbicara selama Pertanyaan Perdana Menteri, di House of Commons di London, Inggris 15 November 2023. Parlemen Inggris/Maria Unger/Handout via REUTERS
Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

Pengakuan negara Palestina menjadi salah satu janji dalam manifesto Partai Buruh Inggris jika mereka menang pemilu dan membentuk pemerintahan.


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

15 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.


Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

15 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

Partai Buruh mengatakan akan mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.


Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

15 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

Taperum untuk PNS merupakan program yang dibentuk pada 1993. Kini diwacanakan diberlakukan potong gaji 3 persen untuk Tapera kepada seluruh pekerja.


Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

16 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

Sejumlah buruh mengungkap upah yang selama ini mereka terima juga sudah mengalami banyak potongan, lalu mau dipotong untuk Tapera oleh pemerintah?


Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

16 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi agar mencabut tentang PP tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. JIka tidak, demonstrasi akan meluas.


Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir

16 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir

Said Agil mengatakan apabila Presiden Jokowi tak mencabut PP Tapera akan terjadi demonstrasi di seluruh Indonesia.


Kebijakan Tapera Menuai Polemik, Prabowo Janji Cari Solusi Terbaik

16 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dalam Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. REUTERS/Edgar Su
Kebijakan Tapera Menuai Polemik, Prabowo Janji Cari Solusi Terbaik

Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajari dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan Tapera.