Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Presiden RI Jokowi (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan HB X (kedua kanan) berdialog dengan warga saat mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin penanganan inflasi sama seperti pengendalian Covid-19. Maksudnya, penanganan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Upaya pertama yang harus dilakukan, kata dia, adalah memastikan produksi dan pasokan pangan berjalan agar harga di pasar stabil. "Sebagai contoh, cabai merah kenapa harganya tinggi, karena kurangnya produksi dan pasokan atau suplai. Tugas Kepala Daerah mengajak petani menanam cabai merah, untuk memenuhi pasokan," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 29 September 2022. 

Upaya selanjutnya ialah memberikan subsidi untuk biaya angkutan barang dari lokasi produksi ke pasar. Ia meminta agar ongkos angkut para pedagang ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan begitu jika harga telur naik, misalnya, pedagang tinggal mengambil dan membeli dari daerah yang memproduksi komoditas tersebut tanpa terbebani ongkos transportasi.

Menurut Airlangga, menggarap produksi dan pasokan serta menanggung ongkos transportasi bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sistemnya, kata Ketua Umum Partai Golkar itu, sudah diatur dengan sangat jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. 

"Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, perlu terus mendorong peran kerja sama pengendalian inflasi di pusat dan daerah,“ kata dia. 

Ia berujar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit. Kemudian, pemerintah juga harus menjadi fasilitator yang baik untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Di samping itu, kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah harus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis. Utamanya, untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada akhir tahun.

“Sinergi dari TPIP dan TPID terus dilakukan melalui berbagai langkah dan program, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi,” tutur Airlangga.

Airlangga melanjutkan, perekonomian global sedang menghadapi turbulence dan ketidakpastian. Krisis pangan dan krisis energi-BBM pun, ujarnya, tidak terhindarkan sebagai akibat dari disrupsi geopolitik. Akibatnya, seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia, dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi. 

Ia menuturkan kurs seluruh negara terhadap mata uang dolar ikut mengalami tekanan. Per Kamis, 29 September 2022 pukul 16.30 WIB, kurs rupiah melemah hingga 6,5 persen. Namun ia mengatakan berbagai negara melemah jauh lebih dalam. Kurs yen Jepang melemah 20,4 persen, kurs Cina yuan melemah 11,5 persem, kurs poundsterling melemah 19.8 persen, kurs bath melemah 12,94 persen, kurs Dolar Singapura melemah 6,3 persen, dan kurs peso Pilippina melemah 13,3 persen. 

Airlangga pun mengklaim Indonesia relatif lebih baik karena bisa menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat. Ini lantaran kebijakan struktural negara terus dijalankan, yang menurutnya membuat kepercayaan dunia usaha dan investor pada Indonesia tetap terpelihara. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Menko Airlangga Klaim Hilirisasi Pertanian Berhasil Naikkan Nilai Ekspor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kalah di WTO soal Ekspor Nikel, Jokowi Bakal Banding dan Perluas Pelarangan

25 menit lalu

Kalah di WTO soal Ekspor Nikel, Jokowi Bakal Banding dan Perluas Pelarangan

Jokowi menyebut larangan ekspor bahan mentah terbukti meningkatkan pendapatan negara.


Ancaman Resesi Tahun Depan, Jokowi: Tak Bisa Bekerja Normal-normal Lagi

47 menit lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Jokowi: Tak Bisa Bekerja Normal-normal Lagi

Menurut Presiden Jokowi, seluruh pihak harus bekerja ekstra agar resesi tidak terlalu berdampak bagi Indonesia.


Jokowi Minta Tak Ada Pihak yang Persulit Masuknya Investor ke Dalam Negeri

1 jam lalu

Jokowi Minta Tak Ada Pihak yang Persulit Masuknya Investor ke Dalam Negeri

Jokowi menyebut Indonesia kini telah mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat berkat berbagai acara internasional.


2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

3 jam lalu

2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

Pratikno Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai saksi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Syarat ini harus dipenuhi


Warga Cina yang Ikut Unjuk Rasa Menolak Aturan Covid-19 Mulai Diburu Polisi

5 jam lalu

Warga Cina yang Ikut Unjuk Rasa Menolak Aturan Covid-19 Mulai Diburu Polisi

Dua sumber yang ikut berunjuk rasa menolak aturan Covid-19, di telepon oleh Kepolisian Beijing yang meminta mereka melakukan lapor diri.


Top 3 Dunia: Dukungan Keluarga untuk Anwar Ibrahim dan Reporter BBC Ditahan Cina

6 jam lalu

Top 3 Dunia: Dukungan Keluarga untuk Anwar Ibrahim dan Reporter BBC Ditahan Cina

Top 3 dunia pada 29 November 2022 masih didominasi oleh pemberitaan Anwar Ibrahim yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

13 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

16 jam lalu

Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

Inggris mengatakan Cina harus mau mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Warga Cina mencoba mengatakan mereka tidak senang dengan aturan Covid-19.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

16 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


Seniman Cina Ai Weiwei Tak Yakin Protes Covid-19 Dapat Menggulingkan Xi Jinping

17 jam lalu

Seniman Cina Ai Weiwei Tak Yakin Protes Covid-19 Dapat Menggulingkan Xi Jinping

Pemerintahan Presiden Xi Jinping dinilai sulit goyah karena tidak ada agenda politik yang jelas dalam protes menolak kebijakan Covid-19 di Cina.