Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus rasuah senilai Rp 1 miliar pada Rabu 14 September 2022 lalu. Penetapan ini menuai protes dari pendukung Lukas di Jayapura. KPK kemudian menyebutkan kasus bisa dihentikan jika Lukas dapat membuktikan asal uang itu, misalnya punya tambang emas.

Kemudian pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata dia.

Lalu, bolehkah perorangan memiliki tambang emas?

Mengutip laman esdm.go.id, kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Untuk lebih merinci pelaksanaan dari UU Minerba ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan PP tersebut, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu mineral radioaktif, antara lain radium, thorium, dan uranium. Mineral logam, antara lain emas dan tembaga. Mineral bukan logam, antara lain intan dan bentonit. Batuan, antara lain andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, dan pasir urug. Serta Batubara, antara lain batuan aspal, batubara, dan gambut.

Ternyata perorangan dibolehkan memiliki tambang emas asalkan memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP. Sebelumnya izin usaha dapat diberikan oleh bupati atau wali kota maupun gubernur menurut kewilayahannya. Namun, berdasarkan PP terbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan WIUP oleh setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan hanya dapat disampaikan kepada Menteri terkait.

Dalam pasal 8 PP tersebut dijelaskan bahwa usulan rencana penetapan WIUP dan WIUPK harus memuat tentang lokasi, luas dan batas, harga kompensasi data informasi, dan informasi penggunaan lahan. Usulan rencana penetapan WIUP dan WIUPK tersebut dikoordinasikan dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan WIUPK. Rekomendasi gubernur berisi informasi terkait pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, dan WIUP atau WIUPK Batubara.

Gubernur dalam memberikan rekomendasi harus mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota. Rekomendasi diberikan oleh bupati kepada pemohon dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. Apabila bupati atau wali kota dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan rekomendasi, dianggap menyetujui penetapan WIUP dan WIUPK. Selain itu, pemohon juga harus menyertakan rekomendasi dari instansi terkait tentang informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP dan WIUPK yang akan ditetapkan.

Selanjutnya Menteri ESDM dapat menetapkan WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal. Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, WIUPK batubara, WIUP mineral bukan logam, dan WIUP batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

6 jam lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

7 jam lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

1 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

1 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

2 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

2 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

2 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK