INFO BISNIS – Bank Pembangunan Daerah mengalami pertumbuhan selama pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum 3 Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Achmad Syamsudin menyampaikan total aset, laba, penyaluran kredit, dan modal bank-bank pembangunan daerah per Maret 2022.
“Kita bertumbuh di masa pandemi,” kata Achmad Syamsudin dalam acara Seminar Nasional BPD Seluruh Indonesia bertema “Kolaborasi Digitalisasi BPD Seluruh Indonesia dalam Mendukung Program Layanan Keuangan Digital” di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, 25 Agustus 2022. Wakil Ketua Umum 3 Asbanda, Achmad Syamsudin yang juga Direktur Utama Bank Sumselbabel menjelaskan, total aset BPD naik dari 797,8 triliun menjadi Rp 884,7 trilun atau naik 9,82 persen dari tahun lalu.
Posisi laba naik year on year (yoy) sebesar 13,69 persen menjadi Rp 4,18 triliun dari Rp 3,61 triliun. Penyaluran kredit pada posisi Maret 2022 mencapai sebesar Rp 519,23 triliun atau naik yoy sebesar 5,62 persen dari Rp 490,01 triliun dan modal inti BPDSI, posisi Maret 2022 mencapai Rp 93,92 triliun, naik yoy sebesar 14,20 persen dari Rp 80,58 triliun. Untuk Dana Pihak Ketiga, posisi Maret 2022, DPK BPDSI mencapai Rp 698,29 triliun atau naik yoy sebesar 10,16 persen dari Rp 627,32 triliun.“Kita giant (besar) juga di Indonesia ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Acmad Syamsudin mengingatkan cita-cita awal pendirian BPD, yakni untuk mendorong pembangunan daerah, meliputi infrastruktur, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. “Fungsi BPD adalah mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah, memegang kas dan mengelola keuangan daerah, juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah,” katanya. “Sebab itu, kami sangat mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah, termasuk eksekutif dan legislatif.”
Salah satu isu utama yang muncul saat ini adalah penggunaan kartu kredit untuk pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD. Untuk diketahui, saat ini belum ada BPD yang menerbitkan kartu kredit. Meski begitu, Ahmad Syamsudin mengatakan, BPD sudah memiliki layanan non-tunai, seperti kartu debit, BPD CMS-Pemda (Government Internet Banking), sampai dana talangan. “BPD sudah memiliki layanan yang mirip, sehingga penggunaan kartu kredit dapat dilayani melalui fasilitas tersebut,” ujarnya.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mengatakan, bank-bank daerah adalah perusahaan daerah yang didirikan untuk melayani masyarakat, memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, dan memaksimalkan fungsinya sebagai sumber pembiayaan. “Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, saya percaya harapan yang sama dimiliki oleh gubernur-gubernur lainnya sebagai pemegang saham BPD,” katanya.
Mengenai seminar digitalisasi BPD Seluruh Indonesia dalam mendukung layanan keuangan digital, Ali Mazi menyatakan, tema ini relevan karena saat ini sudah masuk era digitalisasi. “Dapat dikatakan semua layanan telah bertransformasi dalam layanan digital, termasuk sektor keuangan,” ujarnya. Ada dua pendorong transformasi keuangan digital, yakni peluang digital dan meningkatnya transaksi digital. “Dalam mendukung program layanan keuangan digital, tersirat pesan khusus untuk bank daerah agar mempercepat kolaborasi sebagai solusi peningkatan kualitas pelayanan bank di daerah.”
Ali Mazi berharap para perwakilan BPD seluruh Indonesia yang hadir dalam seminar tersebut dapat memanfaatkan momentum ini untuk bertukar informasi demi kemajuan bank daerah masing-masing. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan hari ini untuk meningkatkan daya saing dan peran bank daerah,” katanya. (*)
