TEMPO.CO, Jakarta -Realisasi kinerja keuangan Kementerian Perhubungan hingga Agustus tahun 2022 sebesar 52,6 persen atau Rp 16,8 triliun dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 31,94 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan optimistis pada akhir tahun mampu mencapai target prognosa sebesar 95,90 persen.
Pada tahun 2022, pagu awal Kemenhub sebesar Rp 32,94 triliun. Kemudian, dengan adanya penyesuaian (automatic adjustment) dan rekomposisi anggaran, pagu akhir menurun menjadi Rp 31,94 triliun.
“Adanya kebijakan automatic adjustment memang mempengaruhi ruang fiskal dalam rangka memenuhi program prioritas nasional. Namun dengan keterbatasan yang ada, kami berupaya memastikan aspek keselamatan, layanan dan kebutuhan infrastruktur prioritas tetap berjalan,” kata Budi dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 Agustus 2022.
Adapun realisasi kinerja anggaran 2022 per jenis belanja, yakni belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp 3,72 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,51 triliun atau 67,4 persen; Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp 13,73 triliun dengan realisasi sebesar Rp 6,95 triliun atau 50,6 persen; dan belanja modal dengan pagu sebesar Rp 14,49 triliun dengan realisasi sebesar Rp 7,34 triliun atau 50,6 persen.
Dia mengatakan sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja anggaran, yaitu mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan. Kemudian, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), merevisi terhadap sisa kontrak dan buka tanda blokir dan memanfaatkan fleksibilitas Automatic Adjustment untuk kegiatan yang lebih feasible atau kegiatan direktif yang penting dan mendesak.
Sementara itu, Budi juga mengungkapkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 sebesar Rp 5,32 Triliun, atau 62,61 persen dari target akhir sebesar Rp 8,51 triliun.
“Realisasi terbesar PNBP yaitu pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 2,93 Triliun yang terdiri atas PNBP Fungsional sebesar Rp 4,9 triliun dan PNBP Non fungsional Rp 336 miliar,” ujarnya.
Dalam rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub tahun 2023. Pagu Kebutuhan Kemenhub pada tahun 2023 sebesar Rp 73,84 triliun, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp 33,02 triliun, dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp 33,44 triliun.
Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal Rp 541,15 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 96,65 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 5,46 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 8,79 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,18 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 7,27 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp 164,69 miliar, BPSDM Perhubungan Rp 3,67 triliun, dan BPTJ Rp 259,71 miliar.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi di Daerah, Tito Terbitkan Aturan Penggunaan APBD untuk Belanja Tak Terduga
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
