TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan akan segera melaporkan skema alternatif harga bahan bakar minyak (BBM) ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Harga BBM bersubsidi berpeluang naik untuk mengantisipasi membengkaknya anggaran subsidi energi.
"Skemanya, pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, dan tentu kita akan dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022, seperti dikutip dari Antara.
Pemerintah memperkirakan alokasi volume subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar akan habis pada Oktober 2022. Pemerintah sebelumnya menetapkan alokasi BBM bersubsidi sebesar 23 juta kiloliter sampai akhir tahun. Namun karena konsumsinya meningkat, subsidi diperkirakan membengkak sampai 29 juta kiloliter.
Sejumlah opsi pun muncul untuk menangani jebolnya anggaran subsidi. Pertama, pemerintah harus menaikkan subsidi sampai mendekati Rp 700 triliun. Risikonya adalah anggaran itu semakin membebani fiskal.
Kedua, pemerintah kudu mengendalikan volume konsumsi BBM, terutama Pertalite dan Solar. Dalam opsi ini, akan terdapat ketentuan siapa saja yang bisa dan tidak bisa membeli BBM bersubsidi.
Sedangkan opsi ketiga adalah menaikkan harga BBM. Adapun sinyal soal kenaikan harga BBM sudah terus mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi meminta Kemenkeu menghitung kecukupan anggaran subsidi energi, terutama untuk Pertalite dan Solar. Hasil kalkulasi menunjukkan anggaran subsidi Rp 502 triliun tidak akan cukup dan berpotensi bertambah Rp 198 triliun menjadi hampir Rp 700 triliun.
Selain kenaikan konsumsi, harga minyak dunia yang masih tinggi di batas US$ 104,9 per barrel membuat harga BBM meroket. Nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran Rp 14.750 juga membuat gap harga BBM bersubsidi antara harga keekonomiannya dan harga jual ecerannya semakin lebar.
Saat ini harga keekonomian Pertalite Rp 13.150, tapi ecerannya msih dijul seharga Rp 7.650 per liter. Sementara itu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022, asumsi nilai tukar adalah di Rp1 4.450.
Sri Mulyani pun menilai jika tingkat konsumsi dan harga minyak terus berada di atas asumsi, dan nilai tukar masih melemah, kebutuhan subsidi BBM akan kian bertambah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan asumsi penambahan anggaran subsidi Rp 198 triliun itu hanya memperhitungkan untuk Pertalite dan Solar. Penambahan itu belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
ANTARA | BISNIS
Baca juga: Sri Mulyani Beri Rambu-rambu Subsidi Energi Bisa Jebol Rp 700 Triliun dan 3 Opsi soal BBM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
