TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyatakan rencana kenaikan harga BBM subsidi tak hanya akan memukul masyarakat miskin, tapi juga masyarakat kelas menengah.
Bhima menjelaskan, bila sebelumnya masyarakat kelas menengah mampu membeli Pertamax, belakangan karena inflasi naik, mereka banyak yang bermigrasi dan menggunakan Pertalite. Sehingga, jika harga Pertalite ikut naik, maka kelas menengah akan mengorbankan dana belanja lain.
"Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," ujar Bhima ketika dihubungi, Selasa, 23 Agustus 2022.
Dampak lanjutan berikutnya, menurut Bhima, adalah permintaan industri manufaktur yang bisa terpukul dan mengganggu serapan tenaga kerja. Hal ini diperparah dengan target-target pemulihan ekonomi pemerintah yang bakal buyar.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah mencermati kembali wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah dinyatakan oleh para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.
"Tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022?" tuturnya.
Lebih jauh, Bhima mengatakan jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi. Dampaknya, pemulihan perekonomian Indonesia yang ditargetkan memakan waktu 3-5 tahun menjadi terganggu akibat daya beli merosot drastis.
Dalam catatannya, sepanjang Januari ke Juli 2022, serapan subsidi energi mencapai Rp 88,7 triliun dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara APBN sedang surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB pada periode Juli.
Oleh karena itu, ia menilai masih ada cukup ruang agar pemerintah untuk menambah subsidi energi, ketimbang menaikkan harga BBM subsidi. Apalagi, menruut dia, pemerintah tengah menikmati kenaikan harga minyak mentah yang bisa digunakan untuk mendongkrak penerimaan negara.
Selanjutnya: Yang tak kalah penting adalah menghentikan kebocoran solar subsidi.
