Pemerintah Diminta Tahan Kenaikan Harga Solar untuk Angkutan Barang dan Penumpang

Antrean kendaraan lengang di SPBU Giwangan, Yogyakarta, pada hari pertama pendataan kendaraan pengguna Solar dan Pertalite pada Jumat, 1 Juli, 2022. FOTO: TEMPO/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, khawatir kenaikan harga Solar akan memicu melambungnya inflasi. Dia meminta pemerintah menahan harga Solar khusus untuk kendaraan angkutan barang dan transportasi umum.

“Jadi untuk solar tetapkan saja dibatasi hanya untuk angkutan barang dan penumpang tanpa menaikkannya,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Pemerintah sebelumnya memberikan sinyal kuat untuk meningkatkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Sinyal-sinyal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan terpisah. 

Di tengah wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Fahmy mengatakan pemerintah sebaiknya mengkaji ulang soal harga Solar. Sebab, konsumen Solar kini rata-rata merupakan kendaraan untuk distribusi logistik atau kendaraan umum--berbeda dengan Pertalite yang umumnya dikonsumsi oleh kendaraan pribadi. 

Kenaikan harga Solar untuk angkutan barang pun dikhawatirkan memberi efek domino terhadap meningkatnya harga-harga barang. “Tidak semua (kendaraan barang) menggunakan Pertalite. Pertalite lebih banyak digunakan untuk pemilik mobil pribadi dan sepeda motor pribadi,” tutur Fahmy.

Adapun untuk Pertalite, Fahmy menyarankan pemerintah mengerek harga hingga maksimal Rp 9.250 per liter. Dengan harga tersebut, Pertalite masih bisa dijangkau masyarakat kelas menengah dan bawah. Karena, kata dia, konsumen Pertalite umumnya adalah kelompok bawah.

Di samping itu, dari total konsumen Pertalite, Fahmy menyebut hanya 40 persen yang berhak mendapatkan subsidi. Harapannya dengan kenaikan harga Pertalite, 60 persen konsumennya akan migrasi ke Pertamax.

“Nah perkara itu kenapa Rp 9.250, supaya disparitas dengan Pertamax tidak terlalu tinggi. Sehingga kemudian yang 60 persen itu akan pindah ke Pertamax. Harapannya adalah seperti itu,” ucap dia.

Fahmyu melanjutkan, kenaikan harga Pertamax bisa dilakukan sekaligus atau tidak secara bertahap. Adapun saran ini disampaikan lantaran Fahmy mengaku mendengar wacana dari pemerintah yang akan menaikkan harga Pertalite sampai Rp 10 ribu per liter.

Dia melihat kenaikan tersebut terlalu tinggi dan bisa berdampak terhadap peningkatan inflasi. Akhirnya, kebijakan ini malah bakal menurunkan daya beli masyarakat dan menggerus pertumbuhan ekonomi. “Itu yang membuat Persiden Joko Widodo alias Jokowi masih bimbang dan ragu. Karena tidak ingin momentum pertumbuhan yang mencapai 5,44 persen itu terganggu dengan kenaikkan harga Pertalite,” kata dia.

Baca: Jokowi Bandingkan Harga Beras RI Rp 10 Ribuan dengan 4 Negara: Ini Harus Kita Pertahankan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

4 jam lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

6 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

7 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

8 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Per 1 Desember 2022

10 jam lalu

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Per 1 Desember 2022

Tiga perusahaan SPBU menaikkan harga BBM, yakni Pertamina, Shell, dan BP. Harga di SPBU Vivo belum berubah.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

10 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

11 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

12 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

12 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

13 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.