Ia pun berharap langkah penambahan modal yang akan ditempuh lewat mekanisme rights issue dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan rumah dari perseroan.
BTN sebelumnya diberitakan tengah berencana menggelar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada kuartal IV tahun ini.
Aksi itu tak terlepas dari rencana penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan. Pemerintah akan ikut serta dalam rights issue ini melalui PMN senilai Rp 2,98 triliun. Dengan begitu, kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di 60 persen.
“Jumlah penyaluran pembiayaan rumah Bank BTN diharapkan akan menjadi lebih besar jika pada saatnya nanti pemerintah menyetujui aksi korporasi dalam rights issue yang direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” katanya,
Dengan dana rights issue, Haru mengatakan BBTN dapat memperluas ekspansi pembiayaan rumah secara lebih besar. Perseroan juga dinilai dapat berperan lebih, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Lewat rights issue tersebut, BTN diperkirakan mampu menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 1,5 juta unit hingga akhir tahun 2025 atau naik hampir 8 kali lipat dari kondisi saat ini.
BISNIS
Baca: Wings Air Batalkan Semua Penerbangan Ambon-Saumlaki Karena Merugi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
