TEMPO.CO, Jakarta -Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Thomas Trikasih Lembong mengatakan semestinya masyarakat yang masuk ke kawasan wisata Ancol tak perlu membayar tiket. Penarikan tiket masuk, kata dia, seharusnya hanya berlaku untuk wahana-wahana tertentu.
“Seharusnya untuk masyarakat (tiket masuk ke Ancol) itu gratis,” ujar Thomas dalam wawancara bersama Tempo melalui Zoom pada Jumat, 12 Agustus 2022.
Baca Juga:
Thomas Lembong mengakui penarikan tiket masuk merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi perusahaan. Namun, ia melihat cara itu sudah lawas dan ketinggalan zamaan.
“Kita harus bisa menciptakan mesin-mesin penghasilan lain untuk menghasilkan keuntungan usaha atau likuiditas yang cashable,” ucapnya .
Ia berharap perseroan bisa mengembangkan lini bisnis wisata yang lebih menguntungkan ke depannya. Misalkan, perusahaan akan menghadirkan wahana yang mengandalkan teknologi digital dengan investasi yang tak terlalu besar dibandingkan wahana hard namun cepat mendapatkan pengembalian modal.
Kemudian, perusahaan berkode emiten PJAA itu juga bakal membangun 3-4 dermaga marina yang menjadi tempat sandar bagi kapal-kapal pesiar atau yacht pelbagai ukuran. Bisnis wisata bahari ini dianggap cocok dengan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Di sisi lain, didukung oleh pembangunan MRT Fase 2 yang akan membentang dari Thamrin sampai Ancol Barat, Thomas melihat ada banyak aset wisata, seperti tenan, yang juga dapat dimaksimalkan. Dengan pengembangan kawasan pariwisata berbasis transit oriented development, Ancol diharapkan lebih ramah dan menarik bagi wisatawan.
Sejalan dengan pengembangan Ancol, Thomas bermimpi agar kawasan wisata unggulan di Jakarta itu ke depan dapat menjadi tempat publik yang lebih ramah lingkungan. Salah satu caranya, Ancol akan menghadirkan feeder transportasi berbahan bakar zero carbon, seperti bus listrik, di dalam kawasan wisata. Ancol juga akan memperbanyak penyediaan fasilitas shuttle bus, minibus, hingga minivan.
“Bisa jadi kalau Ancol super ramai, kita harus membatasi jumlah kendaraan pribadi. Instrumennya adalah tiket masuk kendaraan dikenakan biaya mahal, jadi kita sediakan alternatif (transportasi umum atau feeder),” ucap mantan Menteri Perdagangan itu.
Baca Juga: RUPS Ancol Pekan Depan Rombak Direksi, Thomas Lembong: Diisi Profesional
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
