Dengan sejumlah faktor itu, menurut Sri Mulyani, bisa jadi anggaran subsidi energi bakal kembali membengkak. "Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan US$ 100 dolar per barel. Kemarin pernah sampai US$ 120 per barel. Jadi itu juga akan menambahkan," katanya.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mengambil sejumlah langkah jika tekanan terhadap APBN kian besar. "Tapi kalau shock-nya gede terus dan itu menyebabkan gap yang besar, kita harus mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, ekonomi, dan APBN," tuturnya. Kementerian Keuangan kini tengah membahas masalah pengendalian BBM bersubsidi ini bersama dengan Pertamina, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Bendahara negara tersebut menyatakan sejumlah faktor eksternal tersebut memberi goncangan yang cukup berat terhadap APBN. "Harga di luar itu sudah jauh lebih tinggi dan kita mencoba abosrb shock-nya tadi, tekanan yang muncul gede banget itu kita absorb dengan APBN, dengan dana sampai Rp 502 triliun," ucapnya.
Pemerintah sebelumnya sudah merevisi subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi sebesar Rp 502 triliun. Anggaran itu terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 208, 9 triliun, kompensasi energi sebesar Rp 234, 6 triliun dan kurang bayar kompensasi energi tahun 2021 sebesar Rp 108, 4 triliun.
ANTARA | BISNIS
Baca: Bantah Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat, Bos Indofood: Harga Gandum Tertinggi Sudah Lewat
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
