TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai tagihan negara yang membengkak dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tagihan ini bisa melambung jika penyaluran BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, tak terkontrol.
"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.
Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi sebesar Rp 502 triliun. Anggaran subsidi itu terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 208,9 triliun; kompensasi energi Rp 234, 6 triliun; dan kurang bayar kompensasi energi 2021 sebesar Rp 108,4 triliun.
Sri Mulyani mewanti-wanti PT Pertamina (Persero) mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjaga. Ia menyebut peningkatan volume penyaluran BBM dapat menyebabkan alokasi subsidi dan kompensasi energi melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp 502 triliun.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," ujar Sri Mulyani.
Pertamina mencatat penyaluran BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl). Dengan begitu, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kl pada tahun ini.
Adapun Kementerian ESDM telah mengestimasikan volume penyaluran bisa mencapai 28 juta kl. Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan kenaikan harga minyak di tingkat dunia dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa turut memberikan tekanan terhadap APBN.
"Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan US$ 100 dolar per barel. Kemarin pernah sampai US$ 120 dolar per barel, jadi itu juga akan menambahkan," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan pihaknya sedang membahas masalah ini bersama dengan Pertamina, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM. Pemerintah, kata dia, berupaya mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, ekonomi, dan APBN.
ANTARA
Baca juga: Bantah Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat, Bos Indofood: Harga Gandum Tertinggi Sudah Lewat
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
