TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menargetkan percepatan digitalisasi di 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Percepatan ini menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya agar Kementerian Perdagangan melakukan digitalisasi pasar rakyat. Dengan begitu, pasar rakyat memiliki lokapasar (marketplace) dan platform untuk menuju era digital yang sekarang sudah masuk di negara kita.
Tapi kepala negara juga meminta jangan sampai digitalisasi pasar ini berimbas pada tutupnya pasar konvensional dengan ekosistem daring dibangun dan ekosistem luring dikembangkan.
Lebih jauh, Zulkifli menetapkan kebijakan agar Kemendag bekerja sama dan berkolaborasi nyata dalam penerapan digitalisasi di pasar rakyat dan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Bank Indonesia melalui program transaksi nontunai Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), lalu dengan Tokopedia lewat pemanfaatan lokapasar.
Berikutnya kerja sama pemanfaatan ride hailing dengan Grab serta penerapan situs web pasar, informasi harga dan pencatatan omzet pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP). Lalu kolaborasi penerapan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.
