TEMPO.CO, Nusa Dua- Mulai maraknya bank sentral dunia yang mengkaji rencana penerbitan mata uang digital (central bank digital currency atau CBDC), menimbulkan pertanyaan bagaimana peran bank komersial dalam teknologi baru tersebut. Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam diskusi mata uang digital pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, Selasa, 12 Juli 2022, di Nusa Dua, Bali.
Division Chief in the Monetary and Capital Market Department at the International Monetary Fund (IMF) Tomasso Mancini-Griffoli menjelaskan, pada dasarnya peran bank komersial tidak berbeda dengan saat ini. "Misalnya dalam hal distribusi uang fisik ke sistem ATM dan sebagainya, bank juga nantinya berperang mendistribusikan uang digital," kata Tomasso dalam diskusi.
Namun memang, ia menambahkan, ada pertanyaan lain soal faktor kerahasiaan data nasabah pada uang digital. Perlindungan data dan kerahasiaan itu, menurut Tomasso, merupakan bagian dari peran bank sentral sebagai penerbit CBDC. "Kewajiban terkait hal itu tetap pada bank sentral, kendati bank komersial ikut terlibat dalam proses distribusinya."
Bank Indonesia menjadi salah satu bank sentral yang tengah mengkaji kemungkinan penerbitan mata uang digital (Digital Rupiah). Saat membuka sesi diskusi, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono konsep CBDC penting untuk didorong masuk ke sistem moneter dan finansial global.
Namun, rencana penerbitan mata uang digital ini harus berlandaskan pada sejumlah tujuan. Pertama ialah, untuk menyediakan alat pembayaran digital yang bebas risiko menggunakan central bank money. Kedua, memitigasi risiko non-sovereign digital currency. Ketiga, memperluas efisiensi sistem pembayaran, termasuk cross-border. Keempat, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Kelima, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru. Dan keenam, memfasilitasi distribusi fiscal subsidy.
Selain itu, kata Doni, ada tiga hal penting yang dibutuhkan dalam penerbitan mata uang digital. Pertama ialah, desain CBDC tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan yang ada. Kedua, desain CBDC perlu terintegrasi, terinterkonesi, dan interoperable dengan infrastruktur pasar keuangan dan sistem pembayaran.
Adapun, poin penting ketiga ialah, pentingnya teknologi yang digunakan pada tahap eksperimen untuk memahami bagaimana CBDC dapat diimplementasikan, baik dalam sistem distributed ledger technology (DLT) blockchain, maupun non-DLT.
Keberadaan CBDC, menurut Tomasso, akan membuka peluang bagi bank komersial untuk membuat inovasi sistem pembayaran sebagai salah satu produk untuk menarik minat nasabah. "CBDC ini bukan sekadar instrumen mata uang digital, lebih luas, mata uang digital adalah sebuah jaringan dan platform, di mana sektor swasta bisa turut terlibat mengembangkan solusi-solusi perbankan dan pembayaran," ujarnya.
Adapun, Senior Lecturer Faculty of Law & Justice, University of New South Wales, Anton Didenko mengatakan, penerbitan CBDC juga perlu menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat sebagai sebuah instrumen untuk transaksi dan menyimpan nilai uang yang aman dan terjamin. Namun, menurut dia, sebelum adanya mata uang digital pun sudah banyak sistem pembayaran yang ketika baru muncul tidak dipercaya oleh masyarakat.
"Tapi kemudian keberadaan platform pembayaran itu diakui oleh otoritas dan bank sentral, kemudian masuk ke dalam sistem pembayaran nasional dengan tingkat keamanan yang terjamin sehingga akhirnya mereka dipercaya masyarakat." Anton menyatakan, dalam penerbitan CBDC ini, bank sentral juga harus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
PRAGA UTAMA (NUSA DUA)
Baca Juga: Soal Rencana Penerbitan Mata Uang Digital, Apa Kata Bankir?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
