Menurut Luhut, Indonesia sebagai negara produsen crude palm oil (CPO) terbesar dunia, tidak boleh diatur-atur oleh negara lain. Ia berujar pemerintah akan menjaga stabilitas kebutuhan CPO untuk energi dan pangan.
Karena itu, strateginya untuk mengatur serapan CPO domestik adalah membuat biodiesel dengan penggunaan CPO lebih banyak agar TBS petani terserap dengan baik. Ia mengaku sedang mengevaluasi penerapan B30. Jika tidak efektif, kata dia, maka ada kemungkinan beralih ke B35 atau B40.
"Kita jangan mau diatur-atur oleh negara lain. Kami juga sedang mengevaluasi penerapan B30 saat ini, kalau sampai B50 sudah diuji pemakaiannya. Mungkin kita segera ke B35 atau B40 dan saya kira ini salah satu strategi kita untuk meningkatkan serapan CPO domestik," ujarnya.
Luhut juga menanggapi soal proses tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang hasilnya tidak lagi withdraw (WD). "Kami akan segera melakukan apa yang kalian minta, siapa yang bermain di sana akan saya libas dan sikat," ucap Luhut.
Petani juga mengeluhkan potongan timbangan TBS yang terjadi di beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) hingga mencapai 25 persen. Luhut berujar jika sudah terjadi pelanggaran seperti itu maka aparat penegak hukum harus bertindak.
"Ini keterlaluan sekali. Kalau sudah pelanggaran, Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun, jangan tunggu-tunggu. Ini sudah merampok namanya. Apa dasar mereka melakukan itu?" kata Luhut.
Ia mengungkapkan akan mendukung petani sawit untuk memiliki PKS. "Biar jangan suka-suka mereka kepada kalian," ujarnya. Ia meminta petani sawit agar aktif memonitor pemotongan yang dilakukan PKS dan segera melapor padanya.
"PKS yang melakukan potongan tersebut dan segera laporkan ke saya," tuturnya.
Menurut Luhut pabrik minyak goreng sebaiknya jangan hanya dimiliki oleh perusahaan. Sebaiknya, koperasi-koperasi sawit, khususnya yang sudah mengikuti program PSR (peremajaan sawit rakyat) memiliki pabrik kelapa sawit juga. Ia berjanji akan bicara pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar usulan tadi menjadi prioritas utama. Selain itu, ia akan membahas perihal subsidi pupuk dari dana sawit di BPDPKS.
"Itu uang kalian, uang itu harus lebih banyak ke kalian petani swadaya, karena itulah hakekat didirikan BPDPKS itu. Ya tapi itu, jangan nanti pabrik-nya sudah berdiri, lantas kalian-sama kalian berantam kemudian,” kata dia.
Baca Juga: Luhut Sebut RI Ada di Posisi Terendah pada Kasus Harian terhadap Populasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
