Ombudsman Temukan 3 Bentuk Maladministrasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja?

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022. Para nasabah pun memilih menarik dana JHT sebelum aturan tersebut resmi berlaku. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyatakan pihaknya menemukan tiga tiga bentuk maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman tersebut bermula dari munculnya kasus-kasus klaim layanan BPJS Ketenagakerjaan, terkait program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun.

Ombudsman dalam investigasi itu mendapati masyarakat mengeluhkan kesulitan proses pencairan klaim JHT, JKm, dan JKK. Hal ini menunjukkan masih ada gap antara BPJS Ketenagakerjaan dengna peserta.

"Kami menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini terbukti ada maladministrasi," kata Hery dalam konferensi pers, Rabu, 6 Juli 2022.

Tiga bentuk maladministrasi pelayanan tersebut adalah: tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam proses pelayanan klaim di BPJS Ketenagakerjaan.

Hery memaparkan salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan adalah akuisisi kepesertaan penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU) yang tidak berjalan optimal. BPJS Ketenagakerjaan juga dinilai tak optimal mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut Hery, dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan yang sangat terbatas dan hanya di level provinsi, berdampak pada lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.

"Ini mengakibatkan rendahnya  kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Hery. "Problem ini harus diselesaikan dengan perbaikan regulasi terkait." 

Selain itu, Ombudsman menilai harus ada perbaikan kualitas SDM BPJS Ketenagakerjaan dalam hal rekrutmen peserta dan pelayanan kepesertaan.

Ombudsman juga menemukan tidak adanya akuntabilitas oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada agen perisai, pencairan klaim secara kolektif melalui HRD perusahaan, serta perbedaan penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga belaum menyelaraskan regulasi untuk optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. "Terkait klaim secara kolektif ini dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oknum. Padahal hubungan kepesertaan adalah antara kedua belah pihak yaitu antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, maka proses klaim seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak," tutur Hery.

Ada juga bentuk maladministrasi penundaan berlarut yang ditemukan Ombudsman yakni pelayanan pencairan klaim manfaat JHT dan JKm yang masih terjadi hambatan.

Dari sejumlah hasil investigasi itu, Ombudsman merekomendasikan tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh direktur utama BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak terlapor dalam kurun waktu 30 hari mendatang.






BPJS Ketenagakerjaan Semarakan Sail Tidore 2022

6 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Semarakan Sail Tidore 2022

Sail Tidore dijadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri dengan pekerja, karena rata-rata pekerja informal banyak yang belum terlindungi BPJAMSOSTEK.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

2 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan dan Santunan untuk Korban Gempa Cianjur

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan dan Santunan untuk Korban Gempa Cianjur

BPJamsostek sekaligus menyerahkan santunan kepada ahli waris dari 2 orang peserta yang meninggal karena menjadi korban.


Ramai PHK di GoTo dan Ruangguru, Ini Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan hingga Nominalnya

3 hari lalu

Ramai PHK di GoTo dan Ruangguru, Ini Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan hingga Nominalnya

Setiap pekerja yang terdampak PHK dapat mencairkan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.


Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

4 hari lalu

Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

Pelaku industri tekstil diharapkan bisa mencegah PHK. Kalaupun terpaksa PHK, BPJamsostek siap beri JKP.


BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Kemudahan Klaim JHT Pekerja Terimbas PHK

5 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Kemudahan Klaim JHT Pekerja Terimbas PHK

Pekerja yang mengklaim JHT dapat dilakukan melalui Jamsostek Mobile maupun Lapak Asik.


Pekerja Bendungan Temef Protes Tak Dapat Jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

19 hari lalu

Pekerja Bendungan Temef Protes Tak Dapat Jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Menurut Jhon, ada lima pekerja bendungan yang sudah diberhentikan lantaran memprotes tidak tersedianya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu.


BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan pada Peserta yang Meninggal Saat Rapat

23 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan pada Peserta yang Meninggal Saat Rapat

Santunan senilai Rp5,6 miliar diserahkan kepada ahli waris.


bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan

27 hari lalu

bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan

bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan.


RS Haji Jakarta Diduga Belum Bayarkan Pesangon dan BPJS Karyawannya Sejak 2020

30 hari lalu

RS Haji Jakarta Diduga Belum Bayarkan Pesangon dan BPJS Karyawannya Sejak 2020

Karyawan dan mantan karyawan RS Haji Jakarta mengadu ke Menag Yaqut Cholil Qoumas soal hak mereka yang diduga belum dibayarkan sejak 2020