Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat rencana pengembangan Terminal Giwangan, Yogyakarta, pada Minggu, 29 Mei 2022. TEMPO | Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta  - Kementerian Perhubungan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2021. Capaian WTP ini merupakan yang kesembilan kali sejak 2013. 

Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya dalam keterangan tertulis Rabu, 29 Juni 2022.

Budi Karya menyebut, terlepas dari predikat WTP, adasejumlah catatan dari BPK. Catatan ini, ia memastikan, akan segera ditindaklanjuti.

“Kepada pak Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran agar memperhatikan catatan yang ada. Meskipun tidak fatal, harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik ke depannya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan lembaga audit negara tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Nyoman berujar laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional.

Selain itu, perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  "Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK. Namun, merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Nyoman.

Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK dihadiri oleh auditor utama keuangan negara I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, dan Inspektur Jenderal Kemenhub Gede Pasek Suardika. Ada pula sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan di pusat dan daerah yang hadir secara daring. 

Baca juga: BKPM Berharap Indonesia Jadi Produsen Terbesar Baterai Mobil Listrik Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

1 hari lalu

Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

2 hari lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

2 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

4 hari lalu

3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

Presiden Jokowi akan memilih satu dari tiga nama calon itu untuk ditetapkan sebagai Sekda DKI Jakarta.


Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

4 hari lalu

Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).


Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

6 hari lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.


Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

6 hari lalu

Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

Pemerintah telah menyetujui usulan perpanjangan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini catatan KCJB.


Indonesia dan Guinea Buka Kerja Sama Penerbangan

6 hari lalu

Indonesia dan Guinea Buka Kerja Sama Penerbangan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima kedatangan Menteri Transportasi Guinea Felix Lamah. Meningkatkan kerja sama Indonesia-Guinea.


Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

7 hari lalu

Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Seleksi wawancara pansel terhadap 6 calon Sekda DKI itu dilaksanakan hari ini di Kementerian Dalam Negeri.


Kementerian Perhubungan: Program Zero ODOL Dilakukan Bertahap

8 hari lalu

Kementerian Perhubungan: Program Zero ODOL Dilakukan Bertahap

Kementerian Perhubungan mengatakan pelaksaaan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) pada 2023 akan dilakukan secara bertahap.