TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terus dikritik soal penetapan tarif masuk Candi Borobudur. Padahal menurutnya, keputusan penetapan harga tarif dilakukan dengan rapat bersama oleh berbagai pihak untuk melindungi Borobudur yang mulai rusak.
"Jadi ada kadang teman-teman bapak ibu juga yang langsung mengkritik saya nembak saya, tapi ga tau masalahnya. Jadi kalau boleh mohon telfon saya, tanya masalahnya apa. Jadi jangan, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan menyerang saya. Saya itu hanya pelaksana saja," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 9 Juni 2022.
Menurutnya permasalahan Borobudur perlu penanganan bersama yang terintegrasi antar lintas kementerian. Dia menyinggung kebanyakan masalah yang terjadi saat ini, karena tidak terintegrasi, tidak holistik penangannnya.
Pembahasan lintas kementerian atau lembaga itu, kata dia, memerlukan proses yang panjang."Seperti Borobudur, saya terus dikritik. Itu proses panjang, bapak ibu. Jadi kesempatan saya unek-unek dikit, jangan bapak ibu aja yang unek-unek," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan kuota dengan jumlah maksimal 1.200 orang per hari yang boleh naik bangunan Candi Borobudur. Atas kebijakan kuota tersebut, diputuskan kebijakan harga khusus.
Untuk Wisatawan Nusantara sebesar Rp 750 ribu, wisatawan mancanegara US$ 100, dan untuk pelajar (grup Study Tour sekolah / bukan individual) adalah Rp 5 ribu. Kebijakan tiket khusus ini hanya untuk wisatawan yang berkeinginan untuk naik bangunan Candi Borobudur.
Untuk wisatawan reguler yang hanya berwisata ke Taman Wisata Candi Borobudur hingga pelataran/halaman Candi Borobudur, diakomodir dengan harga tiket regular yaitu tiket Wisatawan Nusantara Dewasa/Umum Rp 50 ribu, tiket Wisatawan Nusantara Anak/Pelajar Rp 25 ribu, tiket Wisatawan Mancanegara Dewasa/Umum US$ 25, dan tiket Wisatawan Mancanegara Anak/Pelajar US$ 15.
Menurut Luhut, penetapan harga dan pembatasan pengunjung Borobudur diambil setelah melakukan studi komprehensif termasuk memperhatikan masukan UNESCO. Namun, karena saat ini terjadi ribut atau banyak kritik, dia meminta untuk dilakukan penundaan kebijakan tersebut.
"Percayalah, saya ga akan lakukan yang di luar atau semau-mau saya. Semua yang saya kerjakan basisnya studi, basisnya data," kata Luhut.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Luhut: Tanya Saja Sama Istana
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
