TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono pada Rabu kemarin telah bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam pertemuan itu, Bambang menjelaskan konsep One Map, One Plan, One Policy (1MPP) sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi lintas lembaga pemerintahan.
Bambang juga menyatakan Otoritas IKN terus menjalankan kegiatan 4K, yaitu Komunikasi, Koordinasi, Konsolidasi dan Kolaborasi, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan ibu kota baru.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, kata Bambang, prinsip ESG yakni yang menyangkut aspek environmental, social dan governance tetap diutamakan.
"Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip ESG sebagai kota global yang smart, sustainable, inclusive dan resilient," kata Bambang, dalam siaran pers, Kamis, 2 Juni 2022.
Tony Blair, kata Bambang, telah berkomitmen dan bersedia untuk terus membantu dalam proses pembangunan IKN. Termasuk di antaranya menginformasikan potensi IKN kepada audiens global.
Pembangunan IKN, menurut Tony, berada pada momentum yang tepat dan nantinya kalangan internasional ingin berpartisipasi di wilayah itu. "Pembangunan IKN merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga Asia," tuturnya.
Tony menyatakan kalangan internasional ingin berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan dan industri di IKN. Dengan strategi komunikasi yang baik, menurut dia, program pembangunan IKN akan menjadi program yang menarik bagi investor.
Otorita IKN berencana mengundang Tony untuk melakukan kunjungan kerja lapangan ke IKN pada September mendatang. Undangan tersebut telah disambut baik dan Tony Blair menyatakan bakal mengatur jadwal untuk kunjungan ke IKN.
Mantan Perdana Menteri Inggris tersebut dengan lembaga Tony Blair Institute (TBI) for Global Change aktif melaksanakan kajian serta memberikan perhatian khusus tentang Indonesia. Dia juga merupakan pihak yang dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan para investor.
Berapa anggaran untuk membangun IKN?
Pada akhir Mei 2022 lalu pemerintah telah memaparkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 senilai Rp 367,7 triliun hingga Rp 417,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu sektor prioritas.
Anggaran itu di antaranya untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
