TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan arus kas PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN defisit Rp 71,1 triliun pada Desember 2022. Memburuknya keuangan PLN itu, kata dia, akibat kenaikan harga minyak mentah atau ICP dan tidak dilakukannya penyesuaian tarif.
"Sehingga defisit ini diperkirakan mencapai Rp 71,1 triliun untuk PLN," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang disiarkan virtual pada Kamis, 19 Mei 2022.
Baca Juga:
Estimasi itu, kata dia, bisa terjadi jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah.
Dalam paparan yang ditampilkan Sri Mulyani, harga alokasi subsidi APBN 2022 (Harga ICP US$ 63 per barel) untuk konsumen 900 VA Rp 1.352 per KwH. Sedangkan harga keekonomian saat ini (Harga ICP US$ 100 per barel) Rp 1.533,1 per KwH.
Untuk konsumen 1.300 VA - 6.600 VA, harga alokasi subsidi APBN Rp 1.444 per KwH. Sedangkan harga keenomian saat ini Rp 1.533,0 per KwH.
Saat ini, kata dia, karena sudah Mei menjelang Juni dengan adanya defisit operasional ini, PLN meminjam uang. Hal itu menyebabkan cost of fund dalam situasi meningkat
Dia mencatat per 30 April 2022, PLN telah menarik pinjaman sebesar Rp 11,4 triliun dan akan melakukan penarikan pinjaman sampai dengan Juni menjadi Rp 21,7 triliun sampai Rp 24,7 triliun.
Baca Juga: Pembangunan Dua Gardu Induk PLN untuk IKN Ditargetkan Kelar Akhir 2022
